Ketua KPK Temui Sri Sultan HB X di Yogyakarta, Bahas Apa?

YOGYAKARTA, iNews.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (28/10/2025). Pertemuan ini digelar dalam rangka persiapan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang rencananya akan dipusatkan di Kota Yogyakarta.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari koordinasi awal terkait penyelenggaraan Hakordia yang diperingati setiap tanggal 9 Desember.

Baca Juga

Mahfud MD Bongkar Dugaan Mark Up Proyek Whoosh, Ketua KPK: Mudah-mudahan Ada Data Pendukung

“(Pertemuan) Dalam rangka persiapan awal rencana peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang diperingati setiap tahunnya pada tanggal 9 Desember,” ujar Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (28/10/2025).

Menurutnya, KPK memilih Yogyakarta sebagai tuan rumah karena daerah kota ini dikenal luas sebagai kota pendidikan dan budaya. Hal tersebut sejalan dengan strategi KPK yang menekankan pendekatan pencegahan dan pendidikan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Baca Juga

Viral! Mobil Sri Sultan HB X Disalip Rombongan Tot Tot Wuk Wuk saat Antre di Lampu Merah

“Mengingat Yogya sebagai kota pendidikan, kota budaya, selaras dengan upaya-upaya pemberantasan korupsi khususnya melalui lajur pencegahan dan pendidikan, yang juga masuk ke dalam ruang-ruang pendidikan dan budaya,” katanya.

Selain itu, Yogyakarta juga dinilai memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Baca Juga

Kata Ketua KPK soal Penetapan Tersangka Kuota Haji: Masalah Waktu Saja

“Harapannya juga menjadi salah satu rujukan daerah lain untuk melakukan improvement,” katanya.

Baca Juga

Profil Sri Sultan Hamengkubuwono X, Pemimpin Visioner Yogyakarta yang Mampu Redam Amarah Pendemo

Lebih lanjut, Budi menegaskan KPK akan terus melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Salah satunya dilakukan lewat Survei Penilaian Integritas (SPI) untuk memetakan dan memperbaiki potensi risiko korupsi di lembaga publik.

“KPK melalui fungsi koordinasi-supervisi terus melakukan pendampingan dan pengawasan kepada seluruh pemerintah daerah. Pun melalui survei Penilaian Integritas (SPI), dengan memberikan rekomendasi perbaikan atas temuan-temuan risiko terjadinya korupsi pada suatu institusi,” ucapnya.

Baca Juga

Jokowi Angkat Bicara terkait Mantan Ketua KPK Terseret Kasus Dugaan Ijazah Palsu

Peringatan Hakordia 2025 di Yogyakarta diharapkan dapat menjadi momentum memperkuat budaya antikorupsi melalui kolaborasi antara lembaga penegak hukum, pemerintah daerah, dunia pendidikan dan masyarakat sipil.

Editor: Donald Karouw