Lonjakan Kasus Covid-19 di DIY Tinggi, Epidemiolog UGM: Implementasi PPKM Harus Tegas

YOGYAKARTA, iNews.id – Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di DIY belum efektif. Mobilitas penduduk masih tinggi, sehingga perlu langkah tegas dari Pemda DIY untuk menekan aktivitas warga. 

Epidemiolog Universitas Gadjah Mada UGM), Riris Andono Ahmad mengatakan, PPKM di DIY sudah dilaksanakan selama 12 hari. Namun dari Dinas Kesehatan DIY lonjakan kasus positif Covid-19 masih cukup tinggi. Bahkan pada Selasa (13/7/2021) menjadi rekor tertinggi dengan penambahan 2.731 kasus. 

Baca Juga

Wisma Kagama dan Hotel UC UGM Resmi Jadi Selter Covid-19

“Pemda DIY harus tegas dalam menerapkan PPKM Darurat,” kata Riris, Kamis (15/7/2021). 

Implementasi PPKM di lapangan harus secara tegas dan serius. Penerapannya harus tegas untuk menekan mobilitas masyarakat dan menurunkan lonjakan kasus positif.   

Baca Juga

Bambang Purwoko, Dosen Fisipol UGM yang Pernah Gabung TGPF Intan Jaya Meninggal Dunia

Penurunan mobilitas masyarakat DIY selama pemberlakuan PPKM Darurat sejak 3 Juli 2021 masih rendah. Dari Google Traffic, sebelum PPKM yang tinggal di rumah ada sebanyak 15 persen Saat pelaksanaan PPKM hanya meningkat lima persen menjadi 20 persen. 

“Penambahan 5 persen ini tidak cukup untuk menekan kasus, setidaknya perlu sampai 70 persen membatasi mobilitas agar dampaknya terasa,” katanya.
 
Ahmad melihat, implementasi PPKM Darurat di lapangan belum cukup kuat. Penerapan PPKM Darurat tidak hanya sebatas menutup akses laluintas/jalan untuk menghentikan mobilitas. Namun, perlu ada rekayasa sosial agar masyarakat bisa patuh menjalankan protokol kesehatan khususnya terkait membatasi mobilitas. 

Baca Juga

Kasus Positif Terus Melonjak, UGM Fungsikan Wisma Kagama dan UC Hotel sebagai Selter Covid-19

Beberapa upaya yang bisa dilakukan seperti penindakan hukum yang tegas bagi pelanggaranya. Hal ini bisa dilakukan dengan pemberian bantuan hidup baik menggunakan Dana Keistimewaan (Danais) maupun dana desa maupun dari dari sumber lainnya.

“Tidak hanya butuh kebijakan, pemerintah harus memobilisasi hal itu secara aktif,” katanya.

Menteri Kesehatan telah menyebuy DIY dan DKI menjadi yang mengalami dampak paling berat jika lonjakan kasus Covid-19 terus saja terjadi. Lonjakan kasus membuat Bed Occupancy Rate (BOR) atau ketersediaan tempat tidur di rumah sakit rujukan DIY masih diatas angka 90 persen. Saat ini BOR rumah sakit rujukan DIY tercatat penuh diangka 99,56% atau 1.369 dari 1.375 tempat tidur.

Penambahan kapasitas rumah sakit rujukan Covid-19 dapat menjadi salah satu opsi untuk mengurai persoalan tersebut. Namun perlu tetap dibarengi dengan pembatasan mobilitas masyarakat.  Sebab, seberapa banyak penambahan kapasitas rumah sakit, termasuk rumah sakit darurat ataupun shelter tidak akan berjalan optimal jika penularan masih terus terjadi dalam jumlah yang tinggi.

“Mau diambah seberapapun, kalau penularannya masih terjadi maka suatu saat akan tidak mampu lagi menampung. Tetap mobilitas harus diperketat,” katanya.

Editor: Kuntadi Kuntadi