Mahasiswa Geruduk DPRD DIY Tuntut Penuntasan Reformasi

Kuntadi ยท Senin, 30 September 2019 - 18:26 WIB
Mahasiswa Geruduk DPRD DIY Tuntut Penuntasan Reformasi
Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Yogyakarta berdemonstrasi di depan Gedung DPRD DIY. (Foto: iNews.id/Kuntadi)

YOGYAKARTA, iNews.id – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Forum BEM Daerah berdemonstrasi di Gedung DPRD DIY, Kota Yogyakarta, Senin (30/9/2019).

Mereka menuntut agar agenda reformasi dituntaskan dan kebijakan pemerintah yang harus pro rakyat.

Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Yogyakarta ini mengawali aksinya dengan longmars dari Taman Parkir Abu Bakar Ali menuju ke Gedung DPRD DIY.

Akibat aksi itu, Jalan Malioboro yang menjadi pusat keramaian di Yogyakarta lumpuh. Sambil membawa spanduk bertuliskan “Tuntaskan Reformasi #FBD Bergerak” para mahasiswa juga melakukan orasi dan menyampaikan tuntutannya.  

BACA JUGA: Aliansi Rakyat Bergerak Tepis Tudingan #AksiGejayanMemanggil Jilid 2 Ditumpangi

Koordinator Umum Forum BEM Daerah (FBD), Asfar mengatakan, disahkannya Undang-Undang (UU) KPK dikhawatirkan akan menjadikan pemberantasan korupsi di negeri ini menjadi tidak berjalan.

UU KPK yang baru, akan melemahkan peran KPK dalam pemberantasan korupsi. “UU KPK yang baru sejatinya memberi membredel KPK dan pemberantasan korupsi,” katanya.

Selain isu Korupsi dan KPK, para mahasiswa juga mengkritisi masalah pembakaran hutan dan lahan di Sumatera. Hal ini menjadikan kabut asap merugikan rakyat.

Banyak pelajar terpaksa diliburkan karena kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan dan tercemarinya udara.

Pembakaran hutan dna lahan, menjaid cara bagi para pengusaha kelapa sawit untuk membuka lahan baru. Namun negara dlaam penegakan kasus ini juga tidak maksimal. Begitu juga dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan.

“Negara harus tegas memberikan sanksi kepada perusahaan yang melakukan pembakaran lahan,” ucapnya.

BACA JUGA: Aksi Gejayan Memanggil Jilid 2, Massa Kembali Padati Simpang Tiga Colombo

Para mahasiswa ini juga merasakan berbagai kebijakan daripemerintah yang tidak pernah melibatkan rakyat. Hal ini menjadikan proses demokrasi di Indonesia tidak berjalan sesuai dengan regulasi yang ada.

Sementara negara masih melakukan intimidasi dan melakukan tindakan represif dan penangkatan kepada para aktivis.


Editor : Kastolani Marzuki