Mahfud MD soal Pencoblosan: Momen Rakyat Beri Pengadilan ke Pemerintah Lewat Suara

SLEMAN, iNews.id - Cawapres Mahfud MD akan menyalurkan hak suaranya di TPS 106 Sambilegi, Kabupaten Sleman, DIY, Rabu (14/2/2024). Rencananya Mahfud akan datang ke TPS pukul 08.00 WIB.

"Saya menunggu jadwal aja mulainya kalau nggak salah jam 8," ujar Mahfud, Rabu (14/2/2024).

Baca Juga

Mahfud MD: Pemilu Ini Adalah Mencari Pemimpin Bukan Musuh

Mahfud mengatakan akan berangkat pukul 07.30 WIB atau 07.45 WIB. Seusai memilih, dia langsung terbang ke Jakarta pukul 11.00 WIB untuk melihat quick count dan laporan-laporan pencoblosan pemilu dari berbagai daerah.

Mahfud mengatakan secara garis besar sudah bisa melihat hasil pemilu sekitar pukul 15.00 WIB. Nantinya hasil pemilu di beberapa daerah sudah beredar lewat berbagai media tentang perkiraan hasil akhir.

Baca Juga

Jelang Pencoblosan, Mahfud MD Akui Suasana Hatinya Tenang: Tuhan Sudah Mengatur Semua

"Pukul 17.00 WIB sudah bisa melihat peta parpol dapat berapa kursi, calon presiden calon wakil presiden perolehannya berapa saya kira," katanya.

"Mari tunggu saja, saya kira rakyat Indonesia sekarang harus memberikan keputusan atau pengadilan kepada pemerintahan gitu ya dalam bentuk pemberian suara dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab," ucapnya.

Baca Juga

TPD Ganjar-Mahfud Jatim Kerahkan Ratusan Ribu Relawan di TPS, Kawal Suara Kemenangan

Cawapres yang diusung Partai Perindo ini mengatakan, apa pun hasilnya Pemilu 2024 ini mencari pemimpin bukan mencari musuh. Jangan sampai begitu selesai coblosan lalu diumumkan, kemudian saling marah.

Dia mengingatkan ini mencari pemimpin dan itu kalender konstitusi tidak boleh dimain-mainkan karena menyangkut rakyat, menyangkut negara yang dibangun dengan susah payah selama 78 tahun.

Baca Juga

Nyoblos di Sleman, Mahfud MD Optimistis Menang Pilpres 2024

"Kalender konstitusi sudah berjalan dengan baik jangan dinodai, jangan lukai hati rakyat," ujarnya.

Siapa pun nanti yang menang, itulah keputusan rakyat. Kalau ada yang tidak puas, ada jalur-jalur hukum. Tidak boleh ada tindakan kekerasan atas nama siapa pun dan atas nama apa pun.