Marak Korupsi, Mahfud MD: Indonesia Kehilangan Identitas dan Jati diri

Kuntadi ยท Jumat, 03 Juli 2020 - 15:45 WIB
 Marak Korupsi, Mahfud MD: Indonesia Kehilangan Identitas dan Jati diri
Menkopulhukam Mahfud MD menjadi narasumber dalam webinar yang diselenggarakan dewan Guru Besar UGM. Foto : Humas UGM

YOGYAKARTA, iNews.id – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, melihat bangsa Indonesia tengah kehilangan jati diri dan identitasnya. Ini ditandai dengan maraknya kasus korupsi dan hilangnya etika sopan santun di kalangan anak muda.

“Bagi saya korupsi bukan jati diri bangsa tapi sisi negatif dari kebiasaan dan kejahatan seseorang,” kata Mahfud, dalam seminar virtual bertajuk Kembali Pancasila:Jati Diri Bangsa, yang dilaksanakan Dewan Guru Besar UGM, Jumat (3/7/2020). Seminar ini juga menghadirkan mantan Kepala BIN dan Ketua Dewan Guru Besar Sekolah Hukum Militer Hendropriyono dan Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo.

Mahfud mengatakan, maraknya perilaku korupsi di kalangan eksekutif, legislatif dan yudikatif karena lemahnya penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan. Sistem rekrutmen politik juga buruk sehingga menghasilkan produk legislasi yang kurang bagus bahkan bertentangan dengan Pancasila.

Mengutip tulisan Mochtar Lubis, Mahfud mengatakan ada enam sifat dan karakter manusia Indonesia. Sifat-sifat itu, munafik, enggan bertanggung jawab, berjiwa feodal, percaya pada takhayul, artistik dan kreatif dalam membuat karya seni, dan berwatak lemah serta mudah menyerah.

“Misalnya berteriak berantas korupsi, tetapi pas ada kesempatan tetap korupsi juga,” katanya.

Sifat munafik seperti itu, bukan bagian budaya Indonesia melainkan perilaku kejahatan. Untuk mengembalikan jati diri bangsa pemberantasan korupsi harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Selain itu perlu perbaikan sistem perekrutan politik agar tidak kolutif dan koruptif serta menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap masifikasi teknologi informasi.

“Perekrutan politik sekarang sudah transaksional. Padahal jika perekrutan jelek maka produk hukum akan jelek,” katanya.

Sementara itu, Hendropriyono melihat perlu dilakukan rekonstruksi sosial tentang Pancasila yang belakangan dirasakan sudah goyah. Dia berharap peraturan perundang-undangan harus melalui uji filsafati agar bisa lolos dan dibahas di lembaga DPR.

Gubernur Lemhanas Agus Widjojo menegaskan Pancasila sebagai ideologi terbuka harus mampu menyerap tuntutan kepentingan bangsa dalam tataran dunia yang dinamis.

“Pancasila perlu dijabarkan dalam bentuk implementasi yang tercermin dalam kehidupan bangsa,” katanya.


Editor : Kuntadi Kuntadi