Mendikbud Nadiem Hapus UN, Buya Syafii: Jangan Serampangan, Ini Bukan Gojek

Antara ยท Jumat, 13 Desember 2019 - 00:30 WIB
Mendikbud Nadiem Hapus UN, Buya Syafii: Jangan Serampangan, Ini Bukan Gojek
Mantan Ketum PP Muhammadiya Ahmad Syafii Maarif. (Foto: Dok.iNews.id)

YOGYAKARTA, iNews.id – Rencana Mendikbud Nadiem Makarim menghapus Ujian Nasional (UN) mendapat reaksi dari sejumlah kalangan. Salah satunya diungkapkan mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syafii Maarif (Buya).

Buya Syafii meminta rencana Nadiem Makarim menghapus UN tidak diputuskan secara tergesa-gesa serta perlu kajian mendalam.

“Jangan serampangan (menghapus UN). (Pendidikan) ini bukan Gojek," kata Syafii seusai menghadiri pengukuhan Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir sebagai guru besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) di Sportorium UMY, Kamis (12/12/2019).

Menurut Buya Syafii, rencana penghapusan UN tidak bisa direalisasikan secara instan. Rencana itu, kata dia, harus diputuskan secara hati-hati serta perlu ditinjau dari berbagai perspektif.

“Harus dikaji ulang secara mendalam dengan melibatkan pakar pendidikan yang mengerti betul itu ya," kata dia.

BACA JUGA: Komisi X DPR Panggil Mendikbud Nadiem Makarim soal Penghapusan UN

Buya Syafii khawatir jika akhirnya dihapus, UN yang selama ini dipandang sebagai penjaga mutu belajar siswa, akhirnya akan membuat para siswa tidak sungguh-sungguh lagi dalam belajar. "Di mana-mana Ujian Nasional itu ada. Untuk menjaga mutu," kata dia.

Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim menyatakan bahwa UN akan digantikan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter mulai 2021. Tes didasarkan pada kemampuan literasi (bahasa), numerasi (matematika), dan karakter.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim, hari ini menyampaikan empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar” di Jakarta. Program tersebut meliputi perubahan pada Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

“Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran kedepan yang fokus pada arahan presiden dan wakil presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” kata Nadiem di Jakarta, Rabu (11/12/2019).


Editor : Kastolani Marzuki