Menpan RB Tjahjo Kumolo Cek Data ASN yang Nekat ke Luar Kota saat Libur Imlek

Dita Angga ยท Senin, 15 Februari 2021 - 14:14:00 WIB
Menpan RB Tjahjo Kumolo Cek Data ASN yang Nekat ke Luar Kota saat Libur Imlek
Ilustrasi PNS. (Foto: Ist)

JAKARTA, iNews.id - Aparatur Sipil Negara (ASN) yang nekat bepergian selama libur Tahun Baru Imlek 2572 siap-siap untuk disanksi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo segera mengecek laporan nama-nama ASN yang mengabaikan Surat Edaran (SE) No.4/2021. 

Tjahjo Kumolo sebelumnya menerbitkan SE berisi terkait larangan pegawai ASN bepergian selama libur Tahun Baru Imlek 2572. Hal ini dilakukan dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran covid-19 yang berpotensi meningkat karena adanya perjalanan orang selama libur Imlek ini. 

"Besok baru dicek laporannya oleh tim crisis center," kata Menpan RB melalui pesan singkatnya, Senin (15//2/2021).

Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPANRB Rini Widyantini sebelumnya mengatakan pihaknya akan menunggu laporan PPK terkait pelaksanaan larangan ini melalui alamat surat elektronik persuratan@menpan.go.id paling lambat tanggal 16 Februari.

"Kami belum menerima laporan mengenai hal tersebut, apakah ada pelanggaran-pelanggaran ringan. Tapi tentu saja kita saja akan melakukan koordinasi kepada PPK baik pusat dan daerah untuk secara tegas melakukan disiplin terhadap pelaksanaan protokol kesehatan untuk menekan tingginya kasus covid di Indonesia,” katanya pekan lalu.

Diketahui di dalam edaran tersebut disebutkan bahwa setiap pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk melakukan penegakan disiplin sebagaimana PP No.53/2010 tentang Disiplin PNS. Jika diketahui ada ASN yang tidak melaksanakan edaran tersebut akan dijatuhi sanksi.

Terkait jenis hukuman yang diberikan, Rini menyebut di dalam PP tersebut ada sanksi disiplin ringan, sedang dan berat. Sanksi disiplin ringan meliputi teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis.

"Pemberian hukuman disiplin tergantung jenis dan dampak pelanggaran yang dilakukan oleh PNS. Jadi mengacu pada pasal 8 PP tersebut, pelanggaran terhadap ketaatan sepenuhnya kepada pemerintah dijatuhi hukuman ringan apabila pelanggarannya berdampak negatif pada unit kerja," katanya.

Editor : Maria Christina

Halaman : 1 2

Bagikan Artikel: