Menteri Nadiem Apresiasi Alokasi Anggaran Pendidikan di DIY

YOGYAKARTA, iNews.id - Sebanyak 80 persen sekolah di DIY sudah menerapkan Kurikulum Merdeka yang lebih bisa mewadahi kreativitas dan potensi siswa. Sistem pembelajaran ini untuk memperkuat kemerdekaan belajar.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim mengungkapkan, saat ini siswa membutuhkan sistem pendidikan yang mengakomodasi kreativitas dan potensi siswa yang bermacam-macam. Tujuannya agar kreativitas siswa terwadahi dengan baik, maka wajib diberikan kemerdekaan belajar bagi para siswa ini.

Baca Juga

Bejatnya Predator Seks Asal Bantul, Ajak Threesome hingga Rekam Adegan Hubungan Badan

"Alhamdulillah kami apresiasi yang besar bahwa benar-benar realisasi alokasi 20 persen APBD untuk pendidikan,"ujar Nadiem ketika bertemu dengan Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Senin (29/5/2023) di Ndalem Ageng, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. 

Hal ini penting karena besarnya alokasi APBD untuk pendidikan sangat mempengaruhi kualitas pendidikan.  Karena tidak semua daerah melakukan itu, bahkan banyak yang masih menggunakan anggaran pusat untuk pendidikan. 

Baca Juga

Begini Kronologi 17 Anak Terjerat Predator Anak Asal Bantul

Menteri Nadiem juga mengapresiasi program khusus di DIY yang mewadahi disabilitas untuk mendapatkan kesetaraan pendidikan. Nadiem memandang memberikan kesetaraan atas hak para kaum disabilitas ini sangat penting.

“Program khusus untuk disabilitas bisa menjadi percontohan untuk daerah-daerah lain. Ini bagus,” ujarnya.

Baca Juga

Sempat Cekcok, Warga PSHT Asal Parangtritis Bantul Diduga Dibacok Suporter Sepak Bola

Di samping itu, sesuai dengan tujuan diadakan program guru penggerak, Menteri Nadiem meminta untuk pengisian jabatan kepala sekolah yang kosong diisi oleh guru penggerak, meskipun secara usia mereka masih terbilang muda. Karena untuk meningkatkan kualitas sistem pengisian jabatan kosong di kursi kepala sekolah.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan DIY Didik Wardaya mengatakan akan memenuhi hal tersebut. Ia akan memasifkan gerakan mengisi kursi kepala sekolah yang kosong dengan guru-guru yang telah lolos sebagai guru penggerak.

Saat ini menurutnya, ada sekitar 100 orang yang tercatat memiliki status guru penggerak di DIY, yang kesemuanya berada di sekolah negeri. Sedang untuk swasta, Didik mengimbau para penyelenggaranya untuk melakukan penyesuaian.

“Diharapkan guru penggerak itu menjadi motor pembelajaran di sekolah-sekolah dan diharapkan juga karena ini dalam proses latihan yang panjang, diajari untuk bagaimana melakukan pembelajaran yang bisa menginspirasi, kemudian diharapkan ini bisa dijadikan kepala sekolah ketika ada kekosongan kursi kepala sekolah,” kata Didik.

Selain itu, terdapat evaluasi pada Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah (ASPD). ASPD dianggap masih merupakan kurikulum lama yang kurang sinkron terhadap Kurikulum Merdeka.

Namun demikian menurut Didik, ASPD yang diterapkan di DIY berbasis literasi guna memudahkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Ia mengatakan akan ada diskusi lebih lanjut terkait dengan hal ini.

“Kami mengusulkan mudah-mudahan di pusat ada semacam standar untuk diberikan di sekolah terkait dengan PPDB,” kata Didik.

Editor: Ainun Najib