Minta Pelaku Usaha Seimbang, Satgas Covid-19 DIY: Jangan Ekonomi Saja, Kesehatan Juga

Antara ยท Senin, 05 Oktober 2020 - 13:12:00 WIB
Minta Pelaku Usaha Seimbang, Satgas Covid-19 DIY: Jangan Ekonomi Saja, Kesehatan Juga
Simulasi penerapan protokol kesehatan saat penerimaan tamu di salah satu hotel di Kota Yogyakarta pada Rabu (25/6/2020). (Foto: Antara/Eka AR)

YOGYAKARTA, iNews.id - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meminta para pelaku usaha menyeimbangkan aspek ekonomi dan kesehatan untuk memutus rantai penularan virus corona di daerah itu. Saat ini, masih banyak ditemukan pelanggaran protokol kesehatan di lingkungan pelaku usaha.

"Ada dua hal yang memang perlu kami perhatikan bersama, yaitu faktor kesehatan dan faktor ekonomi. Jangan sampai hanya ekonomi saja, tetapi kesehatan tidak diperhatikan," kata anggota Satgas Penanganan Covid-19 Bidang Penegakan Hukum DIY Noviar Rahmad, Senin (5/10/2020).

Menurut Kepala Satpol PP DIY itu, pelanggaran penerapan protokol kesehatan secara umum masih banyak dilakukan pelaku usaha. Itu kerap ditemukan di restoran, hotel, tempat hiburan, serta pengelola objek wisata.

Dia menyebutkan selama September 2020 pelanggaran protokol kesehatan terjadi di 234 tempat usaha, yang terdiri atas 133 restoran, 67 hotel, 12 tempat hiburan serta 31 tempat wisata. Berikutnya, sejak 1 sampai 4 Oktober 2020, pelanggaran terjadi di 27 tempat usaha.

"Dari total jumlah tersebut, 34 (pelaku usaha) masuk pembinaan dan dipanggil ke Kantor Satpol PP DIY," katanya.

Noviar berharap masih tingginya kasus penularan Covid-19 di DIY mampu menyadarkan pelaku usaha di berbagai sektor untuk memprioritaskan penerapan protokol kesehatan.

"Kasus positif (Covid-19) di DIY semakin tinggi, seharusnya pedagang mulai sadar. Ketika protokol sudah ditegakkan maka silakan jalan terus," kata dia.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) DIY, Singgih Raharjo mengatakan hingga saat ini pihaknya masih memberlakukan uji coba operasional objek wisata secara terbatas. Kapasitasnya hanya 50 persen dari jumlah maksimal suatu objek wisata. Sementara, wisatawan dari zona merah diwajibkan menyertakan hasil rapid test nonreaktif.

"Kemudian untuk (rombongan) wisatawan dengan jumlah besar kami juga masih belum menerima," kata Singgih.


Editor : Nani Suherni