Muhammadiyah Keluarkan 10 Pernyataan Sikap terkait Hasil Pemilu 2019

YOGYAKARTA, iNews.id - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan sikap terkait pelaksanaan Pemilu 2019. Ada 10 poin pernyataan sikap Muhammadiyah yang dituangkan dalam keputusan Nomor 12/PER/I.0/B/2019.

Pernyataan sikap itu ditandatangani Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris Umum Abdul Mu'ti.

Baca Juga

PBNU: Jangan Respons Hasil Quick Count Berlebihan

Haedar Nashir mengatakan, secara umum Pemilu 2019 sudah berjalan dengan baik dan dalam keadaan tertib dan damai.

Haedar menilai beberapa permasalahan yang muncul masih wajar sebagai bagian dari proses pemilu. Masalah tersebut harus diselesaikan dengan baik oleh KPU dan Bawaslu serta para pihak terkait.

Baca Juga

PP Muhammadiyah dan PBNU Serukan Masyarakat Tak Golput di Pemilu 2019

“Terima kasih media yang ikut ciptakan suasana damai,” kata Haedar Nashir mengawali pernyataan sikap Muhammadiyah di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis (18/4/2019).

Berikut 10 poin pernyataan sikap yang dibacakan Sekretaris PP Muhammadiyah Agung Danarto. 

1. Menyampaikan selamat kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah berpartisipasi, melayani, mendukung, mengamankan, pelaksanaan 17 April sehingga berjalan lancar, tertib, gembira aman dan damai. Terselenggaranya pemilu merupakan kemenangan dan bukti kedewasaan politik bangsa Indonesia.
2. Hendaknya semua pihak menghormati pilihan rakyat dan menerima hasil pemilu yang akan resmi diumukan KPU dengan jiwa besar, ksatria, lapang hati, dan bijaksana. Apabila ada sengketa pemilu hendaknya diselesaikan dengan hukum yang dijamin konstitusi dengan dijiwai musyawarah untuk kemaslhatan bersama sebagai menjadi karakter bangsa Indonesia yang relugius berbudaya luhur dan terkandung dalam sila keempat Pancasila.
3. Mengajak kepada semua pihak colling down yang ditunjukkan dengan sikap menahan diri, menjaga ketenangan bersabar menungu hasil perhitungan dan pengumumam resmi KPU. Masyarakat hendaknya tidak perlu terpengaruh banyaknya hasil quick count yang disajikan di media massa, media sosial dan ruang publik. Sebagai hasil karya ilmiah, survei merupakan sajian hitungan yang patut dihormati tetapi sama sekali tidak memengaruhi dan menentukan hasil pemilu.
   
4. Mendesak KPU, Bawaslu dan seluruh jajarannya agar bekerja lebih profesional jujur, transparan dan independen, sehingga proses perhitungan dan hasil pemilu dapat diterima secara objektif oleh semua pihak.
5. Mendesak kepada semua pihak untuk memberi kesempatan kepada penyelenggara pemilu untuk bekerja profesional, jujur, adil, transparan, independen dan tidak ada tekanan dalam bentuk apa pun kepada KPU dan Bawaslu.
6. Kepada para kontestan pemilu presiden dan wakil presiden dan tim sukses dan para pendukungnya hendaknya tidak membuat pernyataan spekulatif dan konfrontatif yang dapat menjadikan suasana pascapemilu dan kehidupan berbangsa menjadi tidak kondusif. Hasil perhitungan internal dan eksternal hendaknya tidak dijadikan rujukan kemenangan. Karena patokan resmi mengenai hasil pemilu sepenuhnya berada dalam kewenangan KPU. Apabila terdapat masalah dalam proses perhitungan hendaknya diselesakan melalui perundang-undangan yang dijamin dengan konstitusi.
7. Pemerintah dan aparat keamanan hendaknya dapat menjaga situasi pasca-Pemilu 2019 dengan sebaik-baiknya serta mengayomi seluruh warga dan komponen bangsa dengan berdiri tegak atas kepentingan umum sebagai fungai pemerintahan yang diberikan konstitusi.
8. Kepada seluruh masyarakat hendaknya kembali melakukan aktivitas masing-masing dengan tetap menjaga kerukunan, persatuan dan saling bekerjasama untuk kemajuan bangsa. Hampir setahun terluhat rakyat Indonesia terlibat dalam proses pemilu 2019, karenanya diperlukan recovery atau pemulihan sekaligus kerja-kerja produktif untuk meraih kemajuan Indonesia yang semakin banyak tantangan. 
9. Mengajak seluruh elit bangsa untuk memberikan teladan yang baik dan menciptakan ketenangan dan kedamaian di tubuh bangsa Indonesia pasca pemilu. Kepada para pemimpin dan masyarakat Muslim dihimbau untuk melakukan islah, memelihara ketertiban bersama dan meningkatkan ukhuwah. Sebagai kekuatan mayoritas, persatuan umat Islam adalah faktor penting yang menentukan persatuan bangsa. Kepada semua elemen bangsa dari erbagai latar beklakang hendaknya mengutamakan peratuan nasional untuk bangsa dan bernegara yang tidak dipengaruhi oleh polarisasi dan pilihan politik yang berbeda. Dalam kaitan ini Muhammadiyah memandang perlunya melakukan rekonsiliasi nasional untuk tegaknya kedaulatan dan persatuan Indonesia.
10. Kepada warga Persyarikatan Muhamadiyah hendaknya menjadi teladan utama dalam menyikapi hasil-hasil pemilu, tetap menjaga khittah dan kepribadian serta berdiri di garda terdepan dalam membangun keutuhan dan kemajuan Indonesia. Hendaknya tetap menjalin kebersamaan dan merajut persaudaraan, serta kerja sama dengan semua elemen bangsa untuk terwujudnya Indonesia yang aman, rukun, damai, moderat dan berkemajuan.

Editor: Kastolani Marzuki