Pemda DIY Bahas UMP 2023, Kebutuhan Hidup Layak Tak Jadi Indikator

Yohanes Demo ยท Kamis, 27 Oktober 2022 - 17:15:00 WIB
Pemda DIY Bahas UMP 2023, Kebutuhan Hidup Layak Tak Jadi Indikator
Pemda DIY mulai membahas penentuan UMP 2023 (Foto: Ilustrasi/Ist)

YOGYAKARTA, iNews.id - Pemda DIY mulai membahas Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY tahun 2023. Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tidak lagi menjadi indikator dalam menentukan besaran UMP. 

Kepala Bidang Hubungan Industri dan Jaminan Sosial, Disnakertrans DIY, Darmawan mengatakan, sesuai ketetapan baru penghitungan UMP 2023 didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021. Sesuai PP No 36 tahun 2021 pasal 25 ayat 2 dan 3 sebagai turunan dari UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penetapan upah minimum ditetapkan berdasarkan pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan.

“Dari dua indikator ini, dewan pengupahan akan menggunakan angka yang lebih tinggi untuk dimasukkan dalam formula penghitungan upah minimum,” katanya, Kamis (27/10/2022).

Menurut dia, ada perubahan indikator dalam penentuan UMP. Jika dengan dasar PP Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, penetapan UMP dengan menggunakan indikator KHL dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pada aturan terbaru penetapan upah minimum didasarkan pada kondisi pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan.

"Kalau KHL pada tahun 2016 itu kan digunakan atau masuk pada UMP tahun berjalan, sedangkan di PP 36 ini menggunakan fungsi maksimal jadi hanya dipilih berdasarkan angka tertinggi,” katanya.

Sementara itu, wakil ketua dewan pengupahan Provinsi DIY, Arif Hartono menyebut mekanisme penghitungan upah minimum dengan menggunakan PP 36 tahun 2021 itu dinilai menguntungkan bagi pekerja/buruh. Munculnya penolakan serikat pekerja karena tidak digunakannya lagi KHL sebagai indikator menetapkan UMP lantaran pekerja kurang memahami aturan terbaru.

"Sebetulnya kalau semua pihak membaca dan memahami isi dari peraturan pemerintah itu sebetulnya menguntungkan untuk pekerja," kata dia.

Apalagi dalam penetapan aturan tersebut, serikat pekerja turut dilibatkan dan ikut menyetujui. Sehingga tidak relevan ketika baru saat ini muncul penolakan dari serikat pekerja.

Editor : Kuntadi Kuntadi

Follow Berita iNewsYogya di Google News

Bagikan Artikel: