Pemda DIY Lakukan Pendataan Warga Miskin Ekstrem

YOGYAKARTA, iNews.id - Pemda DIY kini tengah mendata jumlah warga miskin ekstrem yang ada di wilayahnya. Sampai saat ini jumlah warga yang masuk kategori miskin ekstrem angka pastinya belum diketahui.
Paniradya Pati, Beny Suharsono mengakui jika jumlah penduduk miskin ekstrem cukup banyak. Mereka adalah penduduk miskin yang sudah tidak bisa diberdayakan sama sekali. Satu-satunya jalan adalah dengan memberikan bantuan sosial.
Hanya saja, dia menyebut sampai saat ini belum diketahui secara pasti jumlahnya. Padahal jumlah tersebut nanti akan berkaitan dengan anggaran yang digunakan untuk menanggulangi kemiskinan ekstrim tersebut. "Memang belum diketahui secara pasti," ujar dia, Kamis (30/3/2023).
Oleh karenanya, dia meminta kepada pemerintah kabupaten/kota untuk segera melakukan pendataan. Pendataan sebenarnya sudah dimulai sejak pertengahan triwulan I 2023 ini, namun sampai saat ini belum selesai dilakukan.
Dia mengimbau kepada bupati atau wali kota untuk segera menyelesaikan pendataan tersebut. Sehingga pihaknya bisa segera mengambil kebijakan berkaitan dengan upaya mengatasi kemiskinan ekstrem ini. "Kami masih menunggu data pastinya,"ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X serius upayakan penanganan kemiskinan yang dihadapi DIY. Bersama jajaran DPRD DIY, OPD terkait dan akademisi, Sri Sultan sinergikan berbagai program untuk pengentasan kemiskinan.
Sri Sultan mengatakan solusi terkait upaya pengentasan kemiskinan di DIY tidaklah mudah. Sri Sultan perlu benarbenar fokus untuk melihat permasalahan kemiskinan ini dari parameter milik BPS.
Sri Sultan mulai mengklasifikan tingkatan kemiskinan masyarakat DIY untuk bisa menentukan solusi bantuan yang dapat diupayakan. Misalnya, masyarakat dengan usia 60 tahun ke atas dengan tingkat pendidikan terakhir hanya sampai Sekolah Dasar dan tidak memiliki fasilitas apapun menurut Sri Sultan.
“Misalnya kita bagi dalam 5 kualifikasi. Satu, perkiraan saya ekstrem itu kira-kira bisa 396 sampai 596 dari 400.000 (masyarakat miskin DIY). Itu kira-kira yang nomor satu termiskin yang nggak punya fasilitas apapun. Nomor 2 itu mungkin bantuan sosial seumur hidup. Sementara nomor 3 4, 5 dibantu tapi bisa ada pendampingan karena mereka kalau didampingi bisa cover. Nah itu yang kita lakukan," kata Sri Sultan.
Indikator penghitungan angka kemiskinan dari BPS diketahui hanya menggunakan pengeluaran per kapita. Indikator tersebut tetap membuat angka kemiskinan di DIY tetap tinggi. Apabila rencana pemberian bantuan sosial seumur hidup kepada kualifikasi satu yang diperkirakan mencapai 3-46 dapat terealisasikan maka persentase kemiskinan DIY yang mencapai 114.995 berdasarkan survei BPS ini dapat turun menjadi 9 atau 8 persen.
Editor: Ainun Najib