get app
inews
Aa Text
Read Next : Kronologi Penemuan Spesies Baru di Pulau Buton, Berawal Ekspedisi Kopassus TNI AD

Pengamat UGM Ingatkan Pemerintah Jaga Pasar Kendaraan Listrik dari Produk Impor

Minggu, 09 April 2023 - 21:07:00 WIB
Pengamat UGM Ingatkan Pemerintah Jaga Pasar Kendaraan Listrik dari Produk Impor
mobil listrik (foto: istimewa)

YOGYAKARTA, iNews.id - Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan, pemerintah perlu mewaspadai pasar kendaraan listrik di dalam negeri. Jangan sampai pasar ini justru dikuasai produk impor

“Jangan sampai pasar dalam negeri dikuasai oleh produk impor perusahaan asing, seperti yang terjadi pada industri otomotif konvensional," kata Fahmy, Minggu (9/4/2023). 

Pemerintah telah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) per 1 April 2023, terhadap pembelian kendaraan listrik roda empat dan bus untuk mendukung akselerasi adopsi kendaraan listrik. Pemberian insentif ini merupakan bagian dalam pembentukan ecosystem industry Nikel-Baterai-Mobil Listrik, utamanya dalam menciptakan pasar dalam negeri.

“Insentif kendaraan listrik harus mensyaratkan produk dibuat oleh pabrik di Indonesia, serta Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 85 persen,” ujarnya.

Pemerintah juga perlu menerapkan syarat transfer teknologi, khususnya 'technological capability' (kemampuan teknologi) dalam waktu lima tahun. Hal ini untuk mendorong kendaraan listrik dapat diproduksi oleh anak bangsa. 

Dikatakannya, pemberian insentif itu tidak serta merta membentuk pasar kendaraan listrik tanpa diimbangi tersedianya infrastruktur stasiun pengisian listrik. Infrastruktur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembentukan ekosistem industri kendaraan listrik.

"PLN sebagai satu-satunya penjual setrum harus mempunyai komitmen untuk mendukung kendaraan listrik di Indonesia," kata dia.

Pada 2022 infrastruktur pengisian kendaraan listrik sudah mencapai 616 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), 1.056 Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) dan 6.705 Sistem Pengisian Listrik Umum (SPLU). 

Pada 2023, pemerintah juga berencana menambah infrastruktur menjadi 750 unit SPKLU, 3.000 unit SPBKLU dan 15.000 unit SPLU. PLN juga harus berkomitmen secara konsisten untuk menjalankan program migrasi dari penggunaan batubara ke Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

Editor: Kuntadi Kuntadi

Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
Lihat Berita Lainnya

iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut