Pengamat UGM Nilai Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden Tak Serius dan Buang Waktu

Antara ยท Selasa, 26 November 2019 - 10:27 WIB
Pengamat UGM Nilai Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden Tak Serius dan Buang Waktu
Ilustrasi. (Foto: Okezone)

YOGYAKARTA, iNews.id – Wacana penambahan masa jabatan presiden/wakil presiden menjadi tiga periode mendapat respons dari pengamat politik dan pemerintahan Universitas Gadjah Mada Mada (UGM) Mada Sukmajati. Wacana itu dinilai terkesan tidak serius dan hanya buang-buang waktu.

Wacana itu juga dilontarkan secara tiba-tiba, tanpa disertai dengan alasan dan kajian yang matang. “Wacana ini menurut saya hanya buang-buang waktu saja karena hanya dilempar begitu saja tanpa ada kajian yang matang sebelumnya, termasuk alasannya mengapa diperpanjang (periode jabatan presiden),” kata Mada Sukmajati di Yogyakarta, Selasa (26/11/2019).

 

BACA JUGA: Penambahan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bahayakan Reformasi

 

Menurut Mada, narasi mengenai penambahan jabatan presiden tidak perlu dimunculkan dalam amendemen UUD RI Tahun 1945. Sebab, masih banyak hal yang lebih urgen dan relevan untuk dibahas dalam rangka mematangkan demokrasi di Indonesia.

“Jangankan substansi wacananya, bahkan ketika wacana itu diembuskan sebetulnya sudah tidak relevan,” kata Mada Sukmajati.

Mada mengatakan, penambahan periode jabatan presiden itu justru mendangkalkan demokrasi dan menyimpang dari semangat reformasi yang sebelumnya telah membatasi dua periode guna menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan. Padahal, semangat reformasi antara lain justru untuk terus memperdalam demokrasi.

 

BACA JUGA: Refly Harun: Jokowi Tak Terpengaruh Wacana Ubah Masa Jabatan Presiden

 

Menurut Mada, penambahan periode jabatan presiden dengan tujuan merampungkan program-program yang telah dicanangkan merupakan argumentasi yang lemah. Masalahnya, berapa pun periode itu ditambah tidak akan dirasa cukup. Justru dengan dua periode jabatan yang ada saat ini, pemerintah saat ini bisa berusaha menunjukkan performa dan kinerja yang baik.

“Menurut saya, dua kali (periode) 5 tahun saja sudah terlalu panjang. Di Amerika kan cuma 4 tahun. Nanti, periode ketiga, bila tidak selesai, bisa saja ada wacana ditambah lagi,” katanya.

Dia menegaskan, apabila Indonesia masih ingin menjadi negara demokratis secara prosedural, masa kekuasaan presiden harus dibatasi. Selain itu, masa kekuasaan DPR juga penting dibatasi.

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani sebelumnya mengakui bahwa Pimpinan MPR saat ini menampung semua wacana dan pemikiran dari elemen masyarakat. Salah satu masukannya terkait dengan perubahan masa jabatan presiden/wakil presiden.

Masukan masyarakat itu seperti ada yang mengusulkan lama masa jabatan presiden selama 5 tahun, namun dapat dipilih tiga kali. Selain itu, ada usulan presiden cukup satu kali masa jabatan saja, namun tidak 5 tahun, tetapi 8 tahun. Usulan masa jabatan presiden sebanyak tiga periode itu berasal dari anggota Fraksi Partai NasDem. Namun, Sekretaris Jenderal DPP PPP itu enggan mengungkapkan sosok pengusul tersebut.


Editor : Maria Christina