Pengamat UGM: Usai Pemilu, Isu Negatif ke KPU Capai 70 Kali Lipat

YOGYAKARTA, iNews.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi sasaran isu negatif di media massa pasca-Pemilu dan Pilpres 2019. Sebelum pemilu, isu negatif menyerang pasangan capres-cawapres.

Peneliti Pusat Kajian Politik dan Pemerintah (PolGocv) Fisipol UGM Yogyakarta, Abdul Gaffar Karim mengatakan, sebenarnya isu negatif ke KPU sudah ada sebelum pileg dan pilpres. Namun pascapemungutan suara, frekeunsinya bertambah lebih dari 70 kali lipat.

Baca Juga

Ahli Hukum Pidana: Salah Input Perolehan Suara oleh KPU Perlu Diusut

Peningkatan isu negatif ini, kata dia, ditengarai akibat adanya pertentangan antarpendukung kedua paslon dalam menanggapi hasil quick count dan minimnya pendidikan dan pengetahuan politik di kalangan pemilih.

“Pasca-pemilu, KPU menjadi sasaran utama isu negatif di media sosial dibanding jumlah isu negatif yang mengarah pada kedua paslon capres dan cawapres,” kata Abdul Gaffar Karim dalam laporan Polgov di Digilib Cafe Fisipol, UGM, Senin (29/4/2019).

Baca Juga

KPU Akan Laporkan Hoaks Serangan Server ke Penegak Hukum

Dia menjelaskan, sebelum pemungutan suara, kedua paslon menjadi sasaran utama isu negatif. Dibandingkan terhadap kedua paslon, isu negatif terhadap KPU termasuk yang paling rendah. Selanjutnya frekeunsi isu negatif terhadap kedua paslon cenderung menurun pada hari pelaksanaan pemilu.

Namun pascapemungutan suara, isu negatif terhadap KPU justru mengalami kenaikan. “Ada peningkatan sekitar 70 kali lipat terhadap KPU atau tiga kali lipatnya isu negatif terhadap paslon,” ujar pengajar Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM ini.

Peningkatan frekuensi isu negatif terhadap lembaga KPU ini, kata Gaffar, tidak lepas dari pro kontra antarkedua pendukung paslon dalam menanggapi pemenang pilpres. Terlebih setelah munculnya hasil hitung cepat yang dilakukan para lembaga survei, di medsos muncul pro kontra terhadap hasil quick count.

Menurut dia, banyaknya isu negatif yang diarahkan ke lembaga penyelenggara pemilu, juga disebabkan masih minimnya pendidikan politik di kalangan para pemilih. “Pengetahuan dan pendidikan politik masyarakat sangat diperlukan agar tidak muncul efek dari isu negatif dalam pemilu,” ujar Gaffar.  

Editor: Kastolani Marzuki