Peran DPD Tidak Maksimal, Pakar Tata Negara UGM: Terjadi Pengerdilan Sistematis

Kuntadi ยท Selasa, 26 November 2019 - 02:30 WIB
Peran DPD Tidak Maksimal, Pakar Tata Negara UGM: Terjadi Pengerdilan Sistematis
akar Hukum Tata Negara, Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar saat menjadi pembicara dalam seminar funsgi dan peran DPD di UGM. (Foto: iNews.id/Kuntadi)

SLEMAN, iNews.id – Pakar Hukum Tata Negara, Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar melihat peran dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam legislasi, penganggaran dan pengawasan belum maksimal.

Menurut Zainal, DPD masih kalah dibandingkan dengan peran DPR dan pemerintah. “Terjadi pengerdilan sistematis. Legitimasi tinggi tapi otoritas rendah sekali,” kata Zainal dalam diskusi di Fakultas Hukum UGM, Senin (25/11/2019).

Saat ini DPD telah memasuki masa periode keempat. Namun tugas dan kewenangan yang ada tidak banyak mengalami perubahan. Di sinilah perlu adanya perubahan MD3, agar DPD bisa berperan lebih maksimal.

BACA JUGA: GKR Hemas Kembali Maju Jadi DPD, Ini Alasannya

Apalagi secara legitimasi, mereka memiliki dukungan suara jauh diatas suara dari anggota DPR. Seperti GKR Hemas dengan dukungan 900.000 suara atau Ginandjar Kartasasamita bisa meraih hingga 3 juta suara.

“Sebelum diubah lewat perubahan UU, diperlukan perubahan paradigma antara DPD dan DPR soal  pembuatan UU lembaga negara tersebut,” kata Zainal.

Meski nantinya DPD memiliki kewenangan besar seperti DPR dalam menyusun prolegnas, pembahasan dan pengesahan UU, Zainal berharap DPD tidak menyalahgunakan kewenangan besar tersebut.  

Pengajar Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM, Andy Omara menuturkan, dengan adanya perubahan UU MD3, posisi DPD saat ini tidak ada bedanya dengan alat kelengkapan Dewan dengan keterbatasan fungsi legislasi.

Meski fungsi dan kewenangannya tidak maksimal, ada peningkatan kinerja DPD dalam melakukan fungsi legislasi.

“Dalam dua tahun terakhir tercatat ada 12 RUU yang diusulkan oleh DPD, tapi masuk prolegnas, dibahas dan tidaknya ada di tangan DPR,” katanya.

DPD perlu melakukan penguatan dan kerja sama yang lebih dari dalam antar anggota. DPD juga harus mampu memberikan pemahaman luas ke masyarakat untuk memaksimalkan mandat yang diberikan.

DPD diharapkan juga aktif merespons beberapa isu daerah yang berkembang. Diskusi yang dilaksanakan dalam rangka pelaksnaan kunjungan kerja panitia khusus tata tertib DPD ini dibuka oleh Dekan Fakultas Hukum UGM, Sigit Riyanto dan dihadiri juga oleh anggota DPD RI lainnya yakni Darmansyah Husein, Intsiawati Ayus, Abdul Kholik, Muhammad Afnan Hadikusumo, dan Bustami Zainudin.

BACA JUGA: DPD Pilih Alat Kelengkapan Dewan, Ini Hasilnya

Anggota DPD dari DIY GKR Hemas mengatakan, DPD selama ini tidak banyak dilibatkan dalam pengusulan dan pembahasan RUU antara DPR dan pemerintah.

Padahal dalam ketentuan perundang-undangan dan putusan MK No.92/PUU-X/2012, DPD seharusnya dilibatkan dalam pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah untuk menjalankan fungsi legislasi dari DPD.

“Seringkali tidak dilibatkan dalam pembahasan antara DPR dan pemerintah,” katanya.

GKR Hemas mencontohkan dalam UU Ekonomi Kreatif, DPD bahkan tidak dilibatkan sama sekali dari pembahasan hingga pengesahan.  

GKR Hemas mengakui pembahasan RUU yang terkait ruang lingkup kewenangan DPD seringkali tidak dilibatkan secara penuh dalam pembahasan tingkat satu bersama pemerintah dan DPR. “Perlu penguatan peran DPD sesuai dengan putusan MK,” ujarnya.


Editor : Kastolani Marzuki