Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Jogja Segera Dituntaskan

YOGYAKARTA, iNews.id - Pemkot Jogja segera menuntaskan perbaikan lima rumah tidak layak huni milik warga yang tersebar di lima kelurahan. Perbaikan itu menggunakan dana corporate social responsibility (CSR).

Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Aman Yuriadijaya mengatakan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) tidak semata-mata ditujukan untuk meningkatkan kondisi rumah menjadi rumah yang sehat dan layak huni tetapi ada manfaat lain yang lebih luas.

Baca Juga

Terkepung, Pemimpin ISIS Abu AL Hassan AL Hashimi Tewas Ledakkan Diri

"Manfaat tersebut di antaranya untuk mendukung upaya pengentasan warga miskin dan untuk penataan lingkungan permukiman hingga manfaat untuk meningkatkan ketahanan sosial masyarakat," ujar Aman di sela peresmian perbaikan RTLH di Yogyakarta, Kamis (1/12/2022).

Ketahanan sosial yang baik, lanjut Aman, adalah modal yang sangat penting untuk menjaga suasana yang kondusif di masyarakat sehingga berbagai program pembangunan bisa dijalankan sesuai rencana.

Baca Juga

Keren, Dukung Pengelolaan Arsip Sleman Luncurkan Aplikasi Srikandi

Dana CSR yang dipakai untuk memperbaiki rumah tidak layak huni berasal dari Bank BPD DIY. Masing-masing rumah memperoleh dana bantuan sebesar Rp20 juta.

Kelima rumah tak layak huni yang menerima bantuan ini tersebar di lima kelurahan yaitu Kelurahan Keparakan, Wirogunan, Panembahan, Gedongkiwo, dan Pakuncen.

Baca Juga

Wuih, Jepang Segera Kembangkan 10 Jenis Rudal Sekaligus

“Peran perusahaan dengan dana CSR menjadi bagian penting dalam pembangunan di Kota Yogyakarta karena ada keterbatasan APBD maupun APBN untuk membiayai seluruh kegiatan pembangunan,” ujarnya.

Aman juga berharap ada lebih banyak perusahaan di Kota Yogyakarta melalui dana CSR yang terlibat dalam program pembangunan di Kota Yogyakarta. “Tak hanya membangun fisik tetapi juga untuk kebutuhan pemberdayaan masyarakat,” ucapnya.

Terpisah Pimpinan Bank BPD DIY Cabang Senopati Yogyakarta, Suroso menyebutkan, perbaikan RTLH tersebut ini jadi bagian dari alokasi dana CSR total sebesar Rp560 juta ke Pemkot Jogja tahun ini.

"Selain digunakan untuk perbaikan rumah tidak layak huni, dana tersebut juga dialokasikan Rp150 juta untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sarana prasarana dengan sasaran Forum Kecamatan Inklusi di Kecamatan Gedongtengen, Prawirodirjan, dan LPMK se-Kota Yogyakarta," katanya.

Dana itu juga digunakan guna pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kuliner dan budidaya tanaman dengan sasaran 19 kelompok di 12 kelurahan dan dua kelompok di tingkat kecamatan, termasuk pelatihan batik dan kesenian untuk enam kelompok.

"Seluruh pekerjaan atau program yang dibiayai dengan dana CSR ditargetkan tuntas pada akhir tahun. Total dana CSR yang sudah kami salurkan tahun ini mencapai Rp1,32 miliar. Dana disalurkan untuk berbagai program di kota dan kabupaten di DIY,” kata Suroso.

Menurutnya, dana CSR adalah bentuk tanggung jawab perusahaan untuk ikut terlibat dalam program pembangunan, khususnya di Kota Yogyakarta. Harapannya. dana CSR pada 2023 bisa terus bertambah sehingga pemanfaatannya pun akan lebih luas.

Sementara itu, salah satu penerima bantuan Supri mengaku senang karena rumahnya yang terletak di Kelurahan Keparakan diperbaiki sehingga kondisinya jauh lebih baik.

“Dulunya hanya gedek (anyaman bambu) namun sekarang sebagian sudah memakai batako. Kami yang tinggal merasa lebih aman,” ujarnya.

Tak hanya dinding, perbaikan juga dilakukan dengan mengganti atap yang bocor. Proses perbaikan ini dilakukan dalam waktu sekitar satu bulan.

Untuk diketahui di awal 2022 jumlah rumah tidak layak huni di Kota Yogyakarta tercatat sebanyak 2.187 unit dengan sebaran paling banyak berada di Kecamatan Tegalrejo. Diharapkan pada akhir tahun ini jumlahnya tinggal 1.500 unit.

Editor: Ainun Najib