PKL Malioboro Minta Relokasi Ditunda sampai Lebaran, Ini Alasannya
YOGYAKARTA, iNews.id - Para pedagang kaki lima (PKL) yang ada di Jalan Malioboro, Yogyakarta berharap relokasi PKL yang akan dilaksanakan pada bulan Januari ini untuk ditunda. Mereka berharap penundaan ini bisa sampai lebaran.
“Sampai sekarang belum ada sosialisasi mengenai kepastian waktu relokasi. Kalau kami, masih berharap agar relokasi bisa ditunda setidaknya sampai Lebaran,” kata Ketua Koperasi Tri Dharma yang menaungi pedagang kaki lima (PKL) Malioboro Rudiarto di Yogyakarta, Selasa (4/1/2021).
Alasan PKL minta penundaan lebih kepada faktor ekonomi. Sebab selama masa pandemi Covid-19 mereka sangat merasakan dampak dengan sepinya konsumen. Bahkan banyak diantara pedagang menutup lapak dagangannya karena sepi. Sedangkan saat ini kondisi mulai membaik dengan banyaknya wisatawan yang datang.
“Kalau ditunda, PKL bisa beraktivitas di Malioboro untuk menutup keterpurukan ekonomi akibat Covid-19,” katanya.
Dengan ada jeda waktu yang lama, para PKL juga bisa menyiapkan kebutuhan yang harus dilakukan untuk menempati lokasi berjualan yang baru. Salah satunya menyiapkan kekuatan mental.
Seluruh PKL yang tergabung dalam Koperasi Tri Dharma rencananya akan menempati los yang berada di bekas kantor Dinas Pariwisata DIY. Lokasi relokasi PKL juga disiapkan di bekas Bioskop Indra.
Total pedagang yang terdata di Koperasi Tri Dharma berjumlah 934 orang, namun hanya 920 pedagang yang diketahui aktif berjualan di Malioboro dan semuanya sudah terakomodasi mendapat tempat di los baru.
“14 pedagang lain memang tercatat di data koperasi namun sudah tidak aktif berjualan,” katanya.
Ia pun berharap, seluruh sarana dan prasarana di lokasi relokasi dilengkapi termasuk akses yang lebih baik untuk wisatawan. Lokasi tersebut direncanakan dapat diakses dari dua pintu yaitu dari Jalan Malioboro dan Jalan Mataram.
“Batas antar lapak berjualan juga harus jelas agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi rencananya ada tambahan pedagang kuliner yang juga akan menempati titik relokasi tersebut,” katanya.
Pemda juga harus memastikan pedagang yang akan direlokasi juga tidak akan merugi secara ekonomi. Harus ada upaya promosi agar konsumen atau wisatawan tetap datang ke los untuk berbelanja.
Pemerintah juga harus melakukan komunikasi dengan paguyuban PKL. Relokasi harus mengedepankan prinsip bedol desa sehingga semua PKL pindah secara bersama-sama dan menempati lokasi yang baru.
”Ketika semuanya pindah di lokasi lama tidak boleh untuk berjualan. Dan yang penting kondisi pendapatan kami sama sehingga harus dilakukan penataan agar ekonomi pedagang juga tetap baik,”katanya.
Pada akhir Desember 2021, Pemerintah Kota Yogyakarta sudah meresmikan rampungnya pembangunan los sementara untuk kebutuhan relokasi pedagang Malioboro dengan nilai Rp2,8 miliar. Pembangunan los tersebut menjadi bagian dari total 37 proyek fisik yang dikerjakan Pemerintah Kota Yogyakarta sepanjang 2021.
Editor: Kuntadi Kuntadi