Presiden Jokowi Minta Tidak Ada Penyekatan saat PPKM Level 3 Nataru

JAKARTA, iNews.id – Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 pada libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru) tidak akan diikuti dengan pengetatan dan pembatasan mobilitas penduduk. Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat tidak bepergian. 

“Sesuai arahan Presiden tidak ada penyekatan. Tapi kita imbau, serukan kepada seluruh masyarakat untuk tidak bepergian kecuali untuk tujuan-tujuan primer,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (MPK) Muhadjir Effendy, usai bertemu dengan Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (18/11/2021). 

Baca Juga

Pemkot Jogja Tunggu Aturan Resmi PPKM Level 3 Saat Libur Nataru

Muhadjir mengimbau masyarakat untuk tidak bepergian dalam kurun waktu libur akhir tahun. Saat ini lebih baik merencanakan kegiatan menyongsing libur yang bersifat acara keluarga. 

"Lebih baik mulai sekarang merencanakan kegiatan menyongsong libur Nataru yang bersifat keluarga saja tapi nyamannya gembiranya tetap terjaga," katanya.

Baca Juga

Pemberlakuan PPKM Level 3 Dikhawatirkan Picu Pembatalan Reservasi Hotel Massal

Diketahui, pemerintah akan menerapkan status PPKM Level 3 untuk seluruh wilayah Indonesia periode Nataru demi menekan pergerakan orang untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19.

Penyematan status PPKM Level 3 untuk seluruh wilayah Indonesia berlaku 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Penerapan kebijakan ini menunggu Kemendagri menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) terbaru.

Baca Juga

Jam layanan Disdukcapil Sleman Sesuaikan Aturan PPKM

Sementara itu Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengaku belum bisa bersikap lebih jauh terkait wacana penerapan PPKM Level 3 pada libur Nataru. Merek masih menunggu regulasi sebagai dasar untuk mengeluarkan aturan di tingkat daerah. 

“Kami belum bisa menjelaskan lebih jauh. Kita tunggu regulasinya seperti apa,” katanya.

Prinsip Pemkot Yogyakarta siap melaksanakan aturan yang dibuat pemerintah pusat, dengan menyusun regulasi di daerah. Heroe meyakini kebijakan itu tidak akan berlaku untuk wilayah aglomerasi. 

Editor: Kuntadi Kuntadi