RUU Omnibus Law Tuai Pro Kontra, Guru Besar UGM: Wujud Paradigma Baru Hadapi Krisis

Kuntadi ยท Rabu, 29 Juli 2020 - 23:03 WIB
RUU Omnibus Law Tuai Pro Kontra, Guru Besar UGM: Wujud Paradigma Baru Hadapi Krisis
Diskusi virtual bertajuk Solusi Membangkitkan Ekonomi di Tengah Pandemi. (Foto: istimewa)

YOGYAKARTA, iNews.id – Rancangan Undang-Undang Cipta kerja Omnibus law, merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi di masa pandemi Covid-19. Pemerintah harus membuat paradigma baru untuk menghadapi persaingan investasi antarnegara.

“Omnibus Law merupakan salah satu paradigma baru dalam menghadapi kemungkinan krisis ekonomi di masa pandemi Covid-19,” kata Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Wihana Kirana Jaya dalam dikusi virtual bertajuk "Solusi Membangkitkan Ekonomi di Tengah Pandemi", Rabu (29/7/2020).

Omnibus Law, sangat diperlukan untuk menarik perhatian dan minat investasi. Indonesia perlu melakukan perbaikan dalam sisi regulasi. Selama ini banyak tumpang tindih kebijakan, dengan birokrasi yang ribet.

“RUU ini dirancang ideal untuk masa sebelum pandemi untuk mendorong aggregat demand. Harus ada pemikiran bagaimana kita bisa bersaing dengan negara-negara yang investasinya mudah,” katanya.

Staf khusus Kementerian Perhubungan melihat dalam RUU tersebut ada semangat untuk mendorong investasi lokal yang basisnya ekonomi masyarakat. Pemerintah berupaya untuk mengatur batasan-batasan, kebijakan untuk menyelaraskan investasi lokal ikut terdorong.

Sementara itu, Ekonom dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ahmad Maruf mengatakan, semangat RUU Cipta Kerja adalah mengakselerasi dan menstimulus ekonomi rakyat. Tidak hanya pro investor besar namun juga investor lokal yang skalanya ekonomi rakyat.

“Regulasi itu dibuat untuk melihat kepentingan di lapangan secara langsung," kata Maruf.

Selama ini pengurusan perizinan dirasakan cukup sulit. Persyaratan untuk memulai usaha baru seringkali tidak sesuai dengan skala usaha yang ada. Hal ini menjadikan UMKM sulit mengawali usahanya apalagi sampai berkembang.

“RUU Cipta Kerja ini mengedepankan peranan negara untuk masyarakat," kata Ma’ruf.


Editor : Kuntadi Kuntadi