Sengketa Ahli Waris Lahan Bandara Kulonprogo Kembali Muncul

Kuntadi ยท Sabtu, 13 Juni 2020 - 02:39 WIB
Sengketa Ahli Waris Lahan Bandara Kulonprogo Kembali Muncul
Kondisi Bandara YIA di Kabupaten Kulonprogo sepi dan belum ada maskapai yang melayani penerbangan. (Foto: Dok.iNews.id)

KULONPROGO, iNews.id – Sengketa tanah Pakualam (Pakualam Ground) di Kabupaten Kulonprogo kembali muncul. Ahli waris dari Pakubuwono X dengan BRAj Moersodarinah, mengklaim sebagai ahli waris yang sah atas lahan yang sebagian dipakai untuk lokasi Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) yang ada di Kulonprogo.

“Ahli waris ini hanya meminta keadilah supaya ditegakkan,” kata kuasa Hukum BRM Munir Tjakraningkat, Belly VS Daniel Karamoy, Jumat (12/6/2020)

Kuasa hukum dan ahli waris telah datang ke PN Wates, untuk meminta salinan penetapan konsinyasi dan berita acara penyerahan uang ganti rugi bandara kepada KGPAA Pakualam X. Mereka mengaku lebih berwenang atas dana konsinyasi yang dititipkan PT Angkasa Pura ke pengadilan. Namun dana senilai Rp721 miliar itu, sudah dicairkan Kadipaten Puro Pakualaman.

“Kami beberapa kali ke Pakualaman tetapi tidak pernah bisa bertemu,” katanya.

Belly mengaku kaget dengan sudah dicairkannya dana kompensasi atas lahan bandara oleh Pakualaman. Saat itu proses hukum sedang berjalan, namun uang yang dikonsinyasi justru bisa dicairkan.

Secara silsilah, Pakubuwono X memiliki dua permaisuri, dan salah satunya Moersudarinah yang merupakan putra Sultan Hamengkubuwono VII. Dari pernikahan ini lahir Siti Kustiyah yang menikah dengan raja Madura Cakraningrat dan memiliki empat orang anak yang merupakan kliennya dari Berly.

“Tanah ini atas nama Moersudarinah, dan penetapan ahli waris ada di Sukoharjo,” ujarnya.

Dalam eigendom yang ada, juga bertuliskan Moersudarinah. Mengacu pada PP 24 tahun 1960, eigendom yang tidak diurus menjadi hak negara jika atas nama orang asing.

“Yang ada ini adalah nama pribadi dan bukan orang biasa ini istri Pakubuwono X,” katanya.

Humas PN Wates, Edy Sameaputy membenarkan adanya permohonan salinan penetapan konsinyasi. Pihaknya siap memberikan salinan sebagai bagian transparansi dan keterbukaan. Bahkan yang mengajukan bisa menunggu dan akan diberikan.

“Pemohon bisa mengajukan permohonan dan mengisi formulir, kami akan berikan fotocopi salinan,” katanya.


Editor : Kastolani Marzuki