Serap 18 Juta Pekerja, Anggota Komisi I DPR: Pemerintah Harus Fasilitasi Industri Kreatif

YOGYAKARTA, iNews.id – Sektor industri kreatif banyak menciptakan lapangan kerja. Hanya saja penetrasi pasar terhadap produk yang dihasilkan masih lemah karena belum memanfaatkan teknologi informasi. Pemerintah perlu memberikan fasilitasi agar UMKM bisa lebih bersaing. 

“Industri kreatif kita mampu menyerap 18 juta orang bekerja di sektor tersebut. Jumlah ini sangat besar setara sepertiga penduduk Malaysia,” kata Anggota Komisi I DPR RI Sukamta pada webinar Merajut Nusantara Bakti Kominfo, Jumat (16/4/2021).

Baca Juga

Pergi saat Subuh, Kakek di Kulonprogo Ditemukan Tewas di Jalan Nasional

Para pelaku industri kreatif di DIY sebagian besar merupakan Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Mereka belum memanfaatkan akses teknologi informasi. Sebagian tidak menggunakan komputer dan internet karena keterbatasan akses. 

“Teknologi informasi ini menjadi tantangan industri kreatif. Pemerintah harus sistematis memberikan akses menghubungan kampus pasar dan pasar,” katanya.  

Baca Juga

Uji 22 Sampel Takjil di Kulonprogo, BPOM Intensifikasi Pengawasan Pangan

Sukamta mengatakan, saat ini industri kreatif telah mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan nasional hingga Rp.10 triliun. Jika mereka mendapatkan fasilitasi dan dukungan teknologi informasi, pasti Indonesia akan semakin maju. 

“Industri kreatif di Indonesia mulai dari pertanian hingga kuliner. Pokoknya asal ada inovasi disebut kreatif,” kata politisi PKS ini.

Baca Juga

Tabrak Seorang Ibu, Pemuda di bawah Umur Ditangkap Warga Bawa Senjata Tajam

Dicontohkannya, makanan khas Yogyakarta Gudeg dulu hanya adijual dengan daun. Namun kini sudah dikemas dalam kaleng yang bertahan lama sehingga pangsa pasar juga semakin luas.  Begitu juga dengan produk kerajinan dan fashion banyak diminati pasar mancanegara.  

“Yogyakarta menyimpan potensi besar industri kreatif, tinggal bagaimana pemerintah mmebantu peningkatan mutu dan penetrasi pasarnya,” katanya.   

Editor: Kuntadi Kuntadi