Silaturahmi ke Muhammadiyah, Ini Pesan Haedar Nashir ke AHY

YOGAKARTA, iNews.id-Ketua Umum DPP  Partai Demokrat Agus Harumurti Yudhoyono (AHY) melakukan silaturahmi ke PP Muhammadiyah, Sabtu (3/4/2021). AHY diterima Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir di kantor PP Muhammadiyah  Jalan Cik Ditiro, Yogyakarta.

AHY dalam kesempatan itu didampingi Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Renville Antonio  dan Ketua DPD Partai Demokrat DIY Heri Sebayang. Sedangkan Haedar Nashir didampingi Sekretaris PP  Muhammadiyah Agung Danarto.

Baca Juga

Sendangrejo Dikukuhkan Jadi Kalurahan Tangguh Bencana

Haedar Nashir mengatakan silaturahim tersebut sudah lama diagendakan. Silaturahmi sendiri  sebagai ajang diskusi mengenai kebangsaan dan kenegaraan. Namun dalam persepektif  yang berbeda. AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat dari aspek politik sedangkan Muhammadiyah dari perspektif kemasyarakatan dan kebangsaan.
 
“Jadi diskusi  dalam dua perspektif yang berbeda dan Muhammdiyah tidak masuk ke arena partai politik,” katanya.

Menurut Haedar dalam pertemua tersebut memberikan beberapa pesan kepada AHY. Di antaranya tentang kondisi bangsa  yang secara umum kehidupan kebangsaan masih ada di dalam koridor demokrasi dan konstitusi, tetapi juga menghadapi sejumlah masalah dalam kehidupan berdemokrasi. 

Baca Juga

Pemakaman Penuh akibat Covid-19, Brasil Pindahkan 1.000 Kerangka Manusia

“Di mana ada politik yang transaksional, politik yang cenderung oligarki, politik yang sampai batas tertentu oportunistik dan nir etika,” katanya.

Kemudian dalam konteks kehidupan kebangsaan maupun politik yang menjadi arena partai politik. Dalam hal ini semua pihak harus berdiri tegak di atas konstitusi. Indonesia itu kuat dan akan tetap eksis karena memiliki konstitusi yang kuat. Dari pembukaan UUD 45 serta berbagai macam UUD tempat di mana koridor berbangsa dan bernegara.

Baca Juga

Polisi Tangkap Penjual Airgun ke Pelaku Serangan Mabes Polri

Sekali ada defiasi terhadap konstritusi dan perundang-undangan maka biasanya akan timbul masalah dalam kehidupan kebangsaan, lebih-lebih konstitusi yang berkaitan dengan cita-cita luhur bangsa yang berkaitan sebagai  negara merdeka bersatu, berdaulat, adil dan Makmur yang itu menjadi cita-cita kehidupan bangsa kita oleh para pendiri negeri ini.

“Itulah pentingnya Pancasila sebagai rujukan bangsa kita termasuk di dalam politik. Jangan sampai Pancasila berhenti pada lisan, tulisan, dan retorika,” ujarnya.

Untuk itu Partai Demokrat dan semua elite politik harus menjadikan Pancasila sebagai political behaviour, menjadi pola perilaku politik yang didasarkan pada nilai ketuhanan yang maha esa. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Selain itu, juga berharap seluruh komponen bangsa, lebih-lebih di kekuatan politik dan pemerintahan memberi teladan dan contoh serta aplikasi dalam kehidupan berpolitik,” katanya.

Editor: Ainun Najib