Tanggapi Kelangkaan Minyak Goreng, Sri Sultan HB X: Itu Kebijakan Pemerintah Pusat

YOGYAKARTA, iNews.id – Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X akhirnya ikut angkat bicara terkait kelangkaan minyak goreng di pasaran. Sultan tidak bisa mengintervensi kelangkaan ini, karena kebijakan ada di tingkat pusat. 

"Ya tidak bisa (intervensi) itu kewajiban pemerintah pusat kok," kata Sultan HB X di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin.

Baca Juga

Harga Kedelai Mahal, Perajin Tahu dan Tempe di Gunungkidul Kurangi Ukuran

Pemda DIY hanya bisa melakukan pengawalan distribusi di daerah agar pelaksaan berjalan lancar. Selain itu juga akan memonitoring ketersediaan di pasar traadisional dan melakukan operasi pasar. 
 
“Kebijakan penanganan ada di Jakarta, saya enggak memahami itu," kata Sultan.

Sultan mendukung upaya penangkapan kepada distributor nakal yang melakukan penimbunan. Hal itu jelas melanggar hukum.  

Baca Juga

Kasus Harian Covid-19 di Bantul Tembus 3.000 Orang, Bupati: Prediksi Puncak pada Awal Maret

“Kalau menimbun itu kan jelas melanggar hukum, ya tangkap saja, itu pidana," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda DIY Kombes Pol Yuliyanto mengatakan, Ditreskrimsus Polda DIY terus menggencarkan pemantauan ketersediaan minyak goreng di pasar tradisional untuk memastikan tidak ada penimbunan. Selain memantau stok di pasar, polisi juga melalukan sidak di sejumlah lokasi gudang distributor minyak goreng di DIY.

Baca Juga

Minyak Goreng Dijual Sepaket dengan Gula Pasir, Pedagang di Gunungkidul Keberatan

Disperindag DIY pada pekan lalu menyebutkan 250 ton minyak goreng digelontorkan pemerintah pusat untuk para pedagang pasar tradisional di DIY. Minyak goreng yang disalurkan melalui distributor itu dijual ke pedagang dengan harga di bawah harga eceran tertinggi (HET).

Editor: Kuntadi Kuntadi