Tergusur NYIA, Pengusaha Pantai Glagah Minta Fasilitas Infrastruktur

KULONPROGO, iNews.id – Puluhan pelaku usaha di sekitar laguna Pantai Glagah, yang mengaku menjadi penggusuran Bandara Baru Yogyakarta (New Yogyakarta International Airpot/NYIA), mendatangi DPRD Kulonprogo. Mereka minta dukungan fasilitas dan infrastruktur, karena telah ikut andil memberikan kontribusi Pendapatan Asli daerah (PAD).

Mereka yang tergabung dalam Paguyuban Pondok Laguna Wisata Pantai Glagah ini terdiri dari berbagai pelaku usaha di berbagai bidang. Mulai dari kuliner, permainan, kolam, perahu wisata maupun oleh-oleh dan cinderamata. Mereka ingin kawasan tempat usahanya menjadi pintu depan bandara, yang mana merupakan pariwisata.

Untuk itulah, mereka meminta adanya dukungan pembangunan infrastruktur fisik khususnya jalan, agar tidak ada kemcetan ketika ada event dan liburan panjang. Selain itu mereka juga ingin adanya lampu penerangan jalan umum (LPJU) agar wisatawa malam hari tetap berdatangan meramaikan lokasi usaha mereka.

"Laguna ini harus dinormalisasi agar bisa untuk ajang lomba dayung. Begitu juga ada pintu air ketika debit air berlebihan," kata Ketua Paguyuban, Subardiwiyono, di Kantor DPRD Kulonprogo, DIY, Jumat (18/1/2019).

Anggota paguyuban, Yuli Jamhari mengatakan, para pelaku usaha butuh payung hukum agar usaha mereka bisa berkembang. Misal dengan peraturan daerah (perda) soal tata ruang dan wilayah (RTRW) yang mengatur kawasan wisata pantai di Kulonprogo. Dia ingin kawasan wisata diterapkan secara maksimal.

Menurut dia, koordinasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY, tata ruang dan wilayah di Kabupaten Kulonprogo masih sepotong-sepotong. Misal, untuk wisata Pantai Glagah saja, atau khusus wisata Pantai Trisik, dan lainnya. Karena itulah paguyuban ingin agar kawasan wisata benar-benar menjadi lokasi strategis di Kulonprogo.

"Kami ingin ada payung hukum, bagaimana kawasan ini bisa diterapkan secara strategis," ujar Yuli.

Dia berharap, proses penyusunan detail engineering design (DED) juga melibatkan warga. Yuli mengatakan, saat ini mereka sudah tergusur proyek bandara, sehingga memaksanya pindah. Jangan sampai penataan kawasan wisata justru membuat warga yang merupakan para pengusaha kecil di tingkat lokal ini malah kelaparan.

"Kami sudah ngalah (mengalah), ngalih (pindah) dan jangan buat kami ngelih (Kelaparan)," kata dia.

Sekretaris Dinas Pariwisata Kulonprogo, Rohedy Goenoeng mengatakan, sudah memiliki DED dan masterplan pengembangan wisata di Pantai Glagah. Nantinya akan difokuskan dari sisi timur, dari pintu masuk sampai dengan dermaga wisata, hingga laguna. Warga di sekitar muara Sungai Serang diminta tetap menjaga keindahan di sana.

"Kita siapkan kawasan food center, merchandise agar bisa menampung pelaku usaha," ujar Rohedy.

Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati mengatakan, siap mengawal apa yang menjadi keinginan warga. Prinsipnya, warga yang merupakan korban pembangunan bandara yang telah merintis usaha mandiri bisa tetap mengembangkan usahanya. Bahkan jika dibuat masterplan dan DED, aspirasi mereka harus bisa tertampung.

"Idealnya memang RTRW ini satu kawasan pantai. Kulonprogo juga hanya 37 kilometer pantainya pasti bisa," ujar dia.

Editor: Andi Mohammad Ikhbal