KULONPROGO, iNews,id - Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) diminta segera melakukan normalisasi Sungai Papah dan memperbaiki tanggul jebol di kawasan Bendung Drigul, Desa Sukoreno, Kecamatan Sentolo. DPRD Kukonprogo akan segera berkoordinasi dengan BBWSSO terkait hal ini.
Komisi III DPRD Kulonprogo pada Jumat (8/10/2021) meninjau Bendung Drigul di Sentolo. Menurut Ketua Komisi III, Nur Eny Rahayu, perencanaan pembangunan jaringan irigasi dan infrastruktur lainnya sudah bagus, hanya saja ketersediaan anggaran dari pemerintah kabupaten hingga pemerintah pusat yang belum bisa mendukung.
"Sejak awal sudah ada usulan dari Bidang Sumber Daya Alam, DPUPKP Kulonprogo, terkait Bendung Drigul yang berfungsi untuk mempercepat masa tanam pertama dan masa tanam kedua di kawasan Bulak Srikayangan. Persoalannya, Bendung Drigul ini berada di titik terendah, ketika pintu air ditutup, justru air mengalir ke hulu yang dindingnya lebih rendah, sehinga perlu ada peninggian talud atau parapet," kata Nur Eny.
Dia mengatakan Komisi III DPRD Kulonprogo akan segera berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) agar persoalan ini segera ditindaklanjuti. Dari sekian kunjungan Komisi III, persoalan normalisasi Sungai Papah dan perbaikan talud di kawasan Bendung Drigul sangat penting. Hal ini dikarenakan akan memberikan dampak pada irigasi dan pada akhirnya peningkatan perekonomian masyarakat petani.
"Normalisasi dan pembangunan talud atau parapet ini harus segera dilakukan. Kami akan berusaha maksimal untuk meraih anggaran ini dengan komunikasi lebih tinggi, baik dengan anggota DPRD DIY dan DPR RI dari Dapil DIY supaya memberikan perhatian terhadap infrastruktur pertanian," katanya.
Menurut Eny, alasan utama semua pemangku kepentingan harus berpihak kepada pembangunan infrastruktur pertanian, karena petani di Kulon Progo merupakan penyumbang PDRB terbesar. PRDB terbesar pertama adalah pertanian dan perkebunan, industri pengolahan, perdagangan dan konstruksi.
"Kami di Komisi III lebih memperhatikan sektor pertanian. Setelah kami mendapat laporan, bahwa pendapatan per kapita petani jauh di bawah jauh di bawah pendapatan perkapita di Kulonprogo. Artinya, kemiskinan di Kulon Progo sebesar 18,1 persen ini didominasi oleh petani. Sehingga pengairan ini sangat penting.
"Persoalan ini menjadi tanggung jawab bersama untuk segera meningkatkan anggaran untuk infrastruktur pertanian," katanya.
Editor : Ainun Najib
Artikel Terkait