LBH PP Muhammadiyah memastikan tidak menangani kasus dugaan pemaksaan jilbab di sekolah SMA N 1 Banguntapan, Bantul. (Foto : MPI/Erfan Erlin)
erfan erlin

YOGYAKARTA,iNews.id-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah memastikan tidak menangani kasus jilbab di SMA N 1 Banguntapan. Ini membantah adanya pernyataan di media sosial yang mengatasnamakan LBH PP Muhammadiyah.

Sebelumnya pemilik akun facebook @Victor Novianto dan mengetag Kokam Sewon Fightwe dan Nur Hidayati menulis Kronologi Peristiwa yang diklaim hasil Klarifikasi dengan Ketiga Guru BK di SMAN 1 Banguntapan Oleh  LBH Muhammadiyah.

Dalam unggahannya dia menulis kronologis peristiwa tersebut terjadi mulai dari MPLS, latar belakang keluarga siswa hingga menyebut pekerjaan ayah siswa bahkan sampai keyakinan ayah siswa ini.

Postingan tersebut ramai mendapat komentar dari warganet. Bahkan tangkapan layar postingan tersebut diunggah ulang di media sosial lain, Twitter. Dan unggahan tersebut juga mendapat tanggapan dari warganet beragam.

Ketika dikonfirmasi, Direktur LBH PP Muhammadiyah, Taufiq Nugroho membantah jika LBH PP Muhammadiyah yang membuat unggahan tersebut. Taufik bahkan menandaskan jika apa yang dinarasikan dalam unggahan tersebut bukan sikap atau pernyataan resmi LBH Muhammadiyah.

"Itu bukan dari LBH PP Muhammadiyah. Hanya ulang oknum yang mengatasnamakan kami," kata dia, Senin (8/8/2022).

Sejak Minggu (7/8/2022) Taufik mengaku telah melakukan klarifikasi jika unggahan tersebut bukan dari LBH PP Muhammadiyah. Klarifikasi juga menyebut ada pihak-pihak tertentu yang ingin memperkeruh suasana.

Taufik mengatakan berkenaan dengan beredarnya berita mengenai masalah jilbab di SMA N 1 Banguntapan yang mengatasnamakan release dari LBH Muhammadiyah maka LBH Pimpinan Pusat Muhamamdiyah memberikan Klarifikasi bahwa release tersebut tidak dibuat dan tidak diedarkan oleh LBH Muhammadiyah.

"Kepada pihak-pihak yang ingin memperkeruh suasana kerukunan berbangsa dan bernegara, kami tunggu kedatangan anda di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk memberikan klarifikasi dan minta maaf," ujar dia.

Menurut Taufik, ada pihak-pihak tertentu yang ingin memperkeruh suasana. Hal tersebut terlihat ada pihak yang menggunakan nama LBH PP Muhammadiyah dengan kasus yang sangat sensitif ini.

Pihaknya serasa dibenturkan dengan kelompok lain dalam persoalan isu SARA ini. Karena sejatinya, unggahan itu bukan dari mereka dan rekan-rekan di Yogyakarta tidak ada yang merilis seperti itu.

Berkaitan dengan rilis yang mengatasnamakan LBH belum akan ada upaya yang dilakukan karena dampaknya juga belum masif dan signifikan. Sehingga pihaknya masih sebatas klarifikasi dan permintaan agar yang bersangkutan meminta maaf.

Terkait langkah hukum, pihaknya masih belum melangkah sejauh itu. Pihaknya masih menunggu dampaknya di masyarakat apakah akan meluas atau tidak.

Taufik menandaskan berkaitan dengan peristiwa pemaksaan jilbab tersebut, LBH PP Muhammadiyah saat ini tidak campur tangan. Mereka saat ini tidak sedang menangani persoalan pemaksaan pemakaian jilbab di SMA N 1 Banguntapan. 

"Kalau kami tidak menangani maka kami tidak mungkin pihak mengeluarkan pernyataan berkaitan dengan hal tersebut. Nanti malah salah," ujarnya.

Kendati demikian, Taufik menandaskan jika penggunaan jilbab adalah hak asasi dari warga negara Indonesia (WNI) baik itu siswa ataupun warga biasa. Dan tidak boleh ada pemaksaan dalam hal tersebut.

Kalau memang yang bersangkutan tidak mau maka jangan dipaksa kecuali itu memang ada aturan wajib di sekolah tersebut yang menyatakan sanggup dan akan mengikuti aturan di sekolah tersebut.

"Jika tidak ada aturan yang mewajibkan maka itu jangan dipaksakan. Karena itu bertentangan dengan kebebasan bernegara. Itu menurut kami,"ujar dia.


Editor : Ainun Najib

BERITA TERKAIT