KULONPROGO, iNews.id - Bupati Kulonprogo Sutedjo berterus terang belum berhasil menurunkan angka kemiskinan selama menjabat bupati. Saat ini angka kemiskinan di Kulonprogo masih tinggi.
Bupati Kulonprogo mengatakan saat ini angka kemiskinan di Kulonprogo sebesar 18,39 persen atau tertinggi di DIY dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022 di bawah 10 persen.
"Yang kami prihatin selama menjabat sebagai bupati, yakni angka kemiskinan masih sangat tinggi, bahkan tertinggi di DIY," katanya.
Ia mengatakan yang menetapkan angka kemiskinan adalah Badan Pusat Statistik (BPS), dan pemerintah kabupaten (pemkab) tidak bisa intervensi atas kinerja mereka.
Selama ini, Pemkab Kulonprogo berupaya keras menekan angka kemiskinan, berbagai program di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah mengupayakan pemberdayaan masyarakat supaya meningkatkan kesejahteraan.
"Segala cara sudah kami lakukan, termasuk bedah rumah warga miskin. Gerakan bedah rumah warga miskin, seharusnya sudah mengurangi lima dari 14 indikator kriteria keluarga miskin. Belum termasuk bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat," katanya.
Sutedjo mengakui masih memiliki beban terkait masih rendahnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dibandingkan empat kabupaten/kota di DIY lainnya.
Saat ini, APBD Kulonprogo masih di bawah Rp1,5 triliun. Hal ini disebabkan belum optimalnya dana transfer dari Pemerintah Pusat, misalnya dana alokasi umum (DAU) yang perhitungannya berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah. Saat ini, jumlah penduduk di Kulonprogo relatif rendah.
Selain itu, pendapatan asli daerah (PAD) juga paling rendah di DIY. Hal ini dikarenakan sumber pendapatan juga minim, baik pajak perhotelan, parkir, retribusi pariwisata hingga pertambangan.
"Kami masih berharap dengan optimalnya jumlah penumpang di Bandara Internasional Yogyakarta dapat mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Namun, sampai saat ini masih ada pembatasan-pembatasan penumpang selama dua tahun terakhir, sehingga juga berdampak pada PAD," katanya.
Politikus PAN yang masa jabatannya sebagai bupati akan berakhir pada 22 Mei 2022 ini berharap pandemi Covid-19 segera berakhir, sehingga aktivitas Bandara Internasional Yogyakarta kembali meningkat, sehingga dapat mendongkrak PAD. Selain itu, mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat, sehingga angka kemiskinan di Kulonprogo segera turun.
"Kami menyadari keberadaan Bandara Internasional Yogyakarta menjadi pintu masuk investasi dan triger pertumbuhan ekonomi di Kulonprogo. Kami berharap Bandara Internasional Yogyakarta menjadi penggerak ekonomi masyarakat," katanya.
Editor : Ainun Najib
Artikel Terkait