JAKARTA, iNews.id - Sejumlah pendiri sekaligus senior Partai Demokrat berencana menjadikan Moeldoko sebagai Capres 2024. Menanggapi hal ini Demokrat meminta Moeldoko sadar akan tugas dan fungsinya saat ini sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) alias anak buah Joko Widodo (Jokowi).
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mewakili partainya mempertanyakan, status dan jabatan Moeldoko, saat ini. Status dan jabatan Moeldoko saat ini.
"Pak Moeldoko itu siapa? Pak Moeldoko itu KSP, stafnya Presiden. Tugasnya sekarang membantu Presiden menyelesaikan pandemi dan krisis ekonomi," ujar Herzaky melalui keterangan resminya kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (3/2/2021).
Herzaky meminta agar Moeldoko sadar akan tugas dan fungsinya saat ini sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) alias anak buah Joko Widodo (Jokowi). Terlebih, kata Herzaky, di masa pandemi seperti sekarang ini.
"Jangan malah disibukkan untuk memikirkan pencapresan. Kasihan rakyat, lagi pandemi kok malah memikirkan pencapresan. Kasihan Presiden yang membutuhkan bantuan semua pihak untuk menangani krisis pandemi dan ekonomi," ujarnya.
Sebelumnya, mantan Ketua DPP Partai Demokrat, Yus Sudarso bersama dengan sejumlah pendiri serta senior Partai Demokrat menggelar konferensi pers (konpers) berkaitan dengan isu kudeta kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa, 2 Februari 2021.
Dalam konpers tersebut, Yus dan rekan-rekannya mengakui memang akan mencalonkan Moeldoko sebagai Capres di 2024. Menurut Yus, itu adalah hal yang wajar. Dia kemudian mempertanyakan di mana letak kesalahan jika dirinya serta sejumlah pendiri serta senior Partai Demokrat berniat mencalonkan Moeldoko sebagai Capres 2024.
"Para senior dan pendiri (Demokrat) di awal menjemput Pak SBY, kemudian mengantarkan beliau ke (kursi) pimpinan RI 2004. Jadi apa salahnya kalau kami sekarang menjemput figur atau tokoh ke depan? Apa salahnya (dengan) Pak Moeldoko?" ujar Yus di Jakarta, Selasa, 2 Februari 2021.
Sekadar informasi, polemik ini berawal ketika Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar konferensi pers pada Senin, 1 Februari 2021. Dalam konpers tersebut, AHY mengungkapkan ada upaya dari pejabat di lingkar kekuasaan Presiden Jokowi yang hendak menggoyang kepemimpinannya di Partai Demokrat.
Editor : Ainun Najib
Artikel Terkait