YOGYAKARTA, iNews.id – Kebijakan Pemda DIY yang mewajibkan wisatawan yang datang dengan membawa surat hasil rapid tes antigen, mengancam eksistensi usaha jasa perhotelan. Sejumlah reservasi hotel dalam libur Natal dan tahun banyak yang dibatalkan.
“Kami keberatan dengan kebijakan ini karena sifatnya mendadak,” kata Ketua DPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Deddy Pranowo Eryono, kepada wartawan Jumat (18/12/2020).
Usaha perhotelan di DIY dalam beberapa bulan ini sudah mulai bangkit. Namun, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengancam tingkat okupansi hotel. Terbukti dalam libur panjang nanti reservasi kamar sudah mencapai 42 persen dan banyak yang mmebatalkan.
“Selama periode 20 Desember sampai 3 Januari, reservasinya sudah 42 persen. Setelah ada kebijakan itu tinggal 25 persen saja,” katanya.
Deddy berharap pemerintah tidak gegabah dalam menentukan kebijakan ini. Sebelumnya sudah ada proses sertifikasi dan verifikasi terkait penerapan protokol kesehatan. Namun dengan aturan yang baru, apa yang dilakukan sejak awal masa pandemi tidak ada artinya.
“Mestinya kami dilibatkan dalam kajian, ini kan percuma ada sertifikasi ataupun verifikasi,” katanya.
Kebijakan pengetatan dengan rapid tes antigen akan menjadikan pelaku bisnis perhotelan kembali terdampak. Selama ini mereka sudah lama terpuruk dan mulai bangkit. Namun di tengah jalan, harapan itu terancam sirna.
Deddy mengatakan biaya rapid test antigen harganya sekitar Rp250.000 untuk tiga tahun. Jika liburan denga keluarga, pasti biaya yang dikeluarkan akan semakin tinggi. Meski begitu mereka siap menjalankan aturan itu sambil menunggu aturan tertulis.
Sementara itu Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, aturan ini tidak hanya berlaku bagi wisatawan yang datang ke Yogyakarta. Namun juga bagi warga DIY yang akan keluar daerah. Aturan ini untuk memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi wisatwan.
“Saya rasa ini justru untuk memberikan rasa aman bagi wisatawan karena lebih terproteksi,” katanya.
Editor : Kuntadi Kuntadi
Artikel Terkait