YOGYAKARTA, iNews.id – Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta mencatat peningkatan kasus kekerasan yang terjadi di Papua dalam dua tahun terakhir. Tidak hanya kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan TNI/Polri, tetapi masyarakat sipil juga menjadi korban.
Ketua Gugus Tugas Papua UGM, Bambang Purwoko mengatakan, ada dua rekomendasi yang mereka keluarkan dalam menyikapi peningkatan eskalasi kekerasan di Papua. Pertama berupa rekomendasi khusus dengan operasi penegakan hukum untuk mengatasi gangguan keamanan.
Namun, pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal yang berpotensi besar mengganggu jalannya pemerintahan di tingkat lokal. Kehadiran aparat TNI/Polri dalam jumlah besar ke distrik-distrik berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan daerah.
Saat ini banyak warga yang meninggalkan rumah dan mengungsi ke kantor milik pemerintah. Ini menjadi masalah serius bagi masyarakat, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Mereka akan terbebani secara finansial yang besar, terganggunya kegiatan sosial dan perekonomian, serta memburuknya kondisi kesehatan dan pendidikan.
“Kehadiran TNI/Polri dalam jumlah besar juga akan membebani keuangan daerah. Belum tentu anggaran ada dalam perencanaan,” katanya, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/6/2021).
Sedangkan untuk rekomendasi umum, disarankan agar penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dari kelompok KKB dilakukan secara intensif berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun para tokoh masyarakat setempat. Langkah tersebut ditujukan untuk menghindari jatuhnya korban dari masyarakat sipil yang tidak bersalah.
“Meski sudah ditetapkan sebagai teroris, operasi penegakan hukum harus mendahulukan pendekatan persuasif dibarengi dengan pendekatan adat sesuai tradisi masyarakat setempat,” katanya.
Di samping itu, otoritas keamanan di lapangan juga harus memberikan kesempatan kepada kepala daerah untuk membangun komunikasi kepada pendukung KKB untuk sadar dan kembali mendukung NKRI.
“Pemerintah daerah perlu didorong mengaktifkan sistem keamanan kampung, melibatkan tokoh masyarakat dan pemuda,” katanya.
Editor : Kuntadi Kuntadi
Artikel Terkait