SLEMAN, iNews.id – Kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi menjadi permasalahan yang masih menjadi pekerjaaan rumah bagi Pemerintan Daerah (Pemda) DIY. Angka kemiskinan sebesar 12,28 persen dari jumlah penduduk DIY, sedangkan pertumbuhan ekonominya melambat karena Covid-19.
“Masalah kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang melambat akibat pandemi Covid-19, menjadi PR bagi pemda DIY,” kata Asisten Sekda Bidang Perekonomian Pemda DIY, Tri Saktiyana pada seminar online yang diselenggarakan oleh Dewan Guru Besar UGM yang bertajuk Peran Universitas Gadjah Mada dalam Pembangunan di DIY, Jumat (20/11/2020).
Angka kemiskinan di DIY sampai dengan Maret 2020 meningkat jika dibandingkan tahun 2019. Sebelumnya angka kemiskinan di angka 11,44 persen naik menjadi 12,28 persen. Angka ini di atas angka rata-rata nasional yang hanya 9,78 persen.
Tri Saktiyana mengatakan, meskipun angka kemiskinan bertambah, namun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Kebudayaan di DIY justru di atas rata-rata nasional. IPM di angka 79,99 sedangkan angka nasional 71,92.
“Indeks Pembangunan Kebudayaan 73,39, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional 53,74,” katanya.
Sedangkan laju perekonomian DIY pada triwulan pertama 2020 minus 0,16 dan di triwulan kedua minus 6,72. Sedangkan di triwulan ketiga mulai membaik meski masih minus 2,84.
“Dua triwulan berturut turut tidak positif karena DIY mengalami resesi,” ujarnya.
Tri Saktiyana mengatakan, selama ini pertumbuhan ekonomi DIY, mengandalkan sektor industri skala rumah tangga dan pertanian, pariwisata dan sektor pendidikan. Oleh karena itu, dia berharap UGM bisa menjadi trendsetter pembangunan ekonomi di Yogyakarta lewat program pendidikan, riset dan pengabdian kepada masyarakat.
Direktur Pengabdian kepada Masyarakat UGM Irfan Priyambada mengatakan, pemerintah telah melakukan berbagai program untuk mengentaskan kemiskinan. Namun, permasalahan ini tidak terselesaikan secara tuntas. Hal ini karena permasalahan kemiskinan belum teridentifikasi, sehingga penanganan menjadi kurang tepat.
“Akar permasalahan keluarga miskin harus diidentifikasi agar penanganan program lebih tepat,” katanya.
UGM telah menerjunkan KKN PPN melalui program pendampingan UMKM dan penelitian penyebab angka kemiskinan. Selain itu, juga bersama-sama dalam menciptakan lapangan kerja baru bagi keluarga miskin serta dengan mendorong kembali kecintaan masyarakat pada pertanian.
“Program itu harus didukung kolaborasi dengan pemda, karena kampus tidak bisa menyelesaikan sendiri,” katanya.
Editor : Kuntadi Kuntadi
Artikel Terkait