YOGYAKARTA, iNews.id - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Yogyakarta memberikan edukasi dan pendidikan politik kepada pengurus kampung. Ini merupakan upaya untuk mewujudkan politik yang santun pada pemilu 2024 mendatang.
Kepala Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta Budi Santoso mengatakan, pengurus kampung dipilih sebagai sasaran pendidikan politik karena merupakan tokoh masyarakat. Harapannya mereka mampu mengambil peran layaknya influencer dalam proses pelaksanaan pemilum pilpres ataupun pilkada 2024.
“Sasaran kami kali ini adalah pengurus kampung karena mereka adalah tokoh di masyarakat yang menjadi panutan bagi warga lain. Harapannya nanti pesta demokrasi berjalan lancar dan tidak ada gesekan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Jika muncul gesekan di tengah masyarakat, pengurus kampung diharapkan mampu terjun sebagai mediator untuk menyelesaikan kasus. Sehingga kasus yang muncul cepat terselesaikan dan tidak berkembang ataupun semakin berlarut-larut.
Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada bulan April. Sedangkan untuk pemilihan kepala daerah digelar pada November 2024.
“Pelaksanaan pemilu sebanyak dua kali dalam setahun ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dan bagaimana memastikan warga dapat menggunakan hak mereka dengan baik,” katanya.
Pendidikan politik juga akan diberikan dengan menyasar kelompok masyarakat lain seperti pengurus partai politik, organisasi sayap, penyelenggara pemilu, dan komunitas masyarakat.
Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta Tri Agus Inharto mengatakan, pelaksanaan pesta demokrasi berpotensi menimbulkan berbagai bentuk kerawanan di masyarakat. Hal ini harus diantisipasi sejak dini agar tidak berkembang.
“Kelompok tokoh masyarakat dan pengurus kampung harus mampu untuk memastikan kondisi di wilayah dalam suasana kondusif,” katanya.
Sejumlah kerawanan yang kerap memantik gesekan di masyarakat, seperti pemasangan alat peraga kampanye (APK), atau kampung yang bebas alat peraga. Tahapn pemilu juga berpotensi meningkatkan suhu politik sehingga perlu diantisipasi.
Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan, suhu politik pada 2024 dimungkinkan bisa lebih memanas bila dibanding Pemilu 2019 apabila tidak dipersiapkan dengan baik. Partai politik dan penyelenggara pemilu harus bisa memberikan edukasi agar masyarakat tidak gagap.
“Jangan sampai pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 tidak menjadi antiklimaks karena ketidaksiapan seluruh pihak,” ujarnya.
Editor : Kuntadi Kuntadi
Artikel Terkait