YOGYAKARTA, iNews.id - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menilai format debat calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) tidak perlu diubah. Sebab, tidak ada hal krusial dan mendasar yang mengharuskan format debat diubah.
"Yang itu (format debat) semua harus dipastikan bahwa perubahan itu misalnya dituntut oleh semua kontestan," kata Haedar Nashir, Jumat (12/1/2024).
Haedar menjelaskan, perubahan format debat capres bisa dilakukan berdasarkan hasil kajian KPU. Sehingga jangan sampai debat maupun proses pemilu itu, baik mau tetap atau disempurnakan maupun perubahan, itu berdasarkan opini publik, tetapi berdasarkan kajian-kajian yang mendalam.
Terkait anggapan debat menyerang personal, Haedar meminta KPU memastikan hal apa saja yang dianggap sebagai konsumsi publik dan personal.
"Oleh karena itu, ketika ada terjadi perselisihan soal ini ya KPU harus menjadi koridor yang memastikan mana yang wilayah personal pribadi, mana yang tidak," ujarnya.
Haedar menjelaskan, hal yang lebih ekstrem lagi jika untuk pemimpin negara, pemimpin publik memang harus transparan yang ada kaitannya dengan urusan publik.
"Seperti soal kepemilikan apa pun misalkan, lahan, kekayaan, apakah betul itu persoalan personal, apa itu bukan persoalan publik, sebagaimana pejabat publik diminta melaporkan kekayaannya misalkan. Jadi itu yang perlu dipastikan oleh KPU," katanya.
Editor : Kastolani Marzuki
Artikel Terkait