YOGYAKARTA, iNews.id - Spirit kerja setiap anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah sebagai advokat atau pembela kepentingan masyarakat daerah. Hal itu ditegaskan oleh Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti.
"Ada empat anggota DPD di setiap provinsi dan mereka memiliki tugas yang sama, yaitu sebagai advokat atau pembela daerah," kata La Nyalla saat bersilaturahmi dengan Tim Sosialisasi DPD RI, di Jawir Creative Communal Space, Yogyakarta, Minggu (66/2021).
La Nyalla mengatakan sejak Oktober 2020, para pimpinan dan para anggota DPD sepakat memperkenalkan tagline yang menjadi spirit kerja, yaitu "Dari Daerah untuk Indonesia".
"Perlu dipahami, ini bukan sekadar kalimat. Tetapi merupakan posisi yang sengaja kami ambil dan perankan untuk meneguhkan diri sebagai wakil daerah. Karena dalam sumpah jabatan saat dilantik, kami para senator sudah berjanji atas nama Tuhan, bahwa akan bekerja sesuai tugas dan kewajiban kami sebagai anggota DPD, yang merupakan wakil daerah di pusat," kata dia pula.
Anggota DPD, lanjut La Nyalla, juga merupakan orang-orang dari daerah yang bukan berasal dari partai politik.
"Sekali lagi saya tegaskan bahwa kami para senator bekerja untuk daerah. Mewakili daerah dan memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat," ujar La Nyalla.
Senator asal Jawa Timur ini juga mengapresiasi kinerja Tim Sosialisasi DPD RI.
Menurutnya, tim ini adalah kepanjangan tangan DPD untuk membantu melihat dan mendengar secara langsung permasalahan di daerah, terutama yang dialami stakeholder yang ada di daerah.
"Saya berharap Anda semua menjalin komunikasi yang intensif dengan seluruh senator di setiap provinsi di Indonesia," kata dia lagi.
Ketua Tim Sosialisasi DPD RI Nasrullah menyatakan siap membantu sosialisasi tugas dan program-program DPD RI agar lebih dikenal di masyarakat.
Kesempatan ini dimanfaatkan Nasrullah untuk menyampaikan aspirasinya.
"Kebetulan anggota tim sosialisasi sebagian besar adalah anggota guru dan tenaga kependidikan honorer (GTKHNK 35+). Untuk itu, kami berharap dapat diperjuangkan agar menjadi PNS atau PPPK yang punya fasilitas sama dengan PNS," katanya pula.
La Nyalla menyambut baik aspirasi tersebut. Ia menegaskan tetap komitmen untuk memperjuangkan nasib guru honorer dengan ikhlas.
"Tidak ada transaksional. Tanpa embel-embel ini itu. Kami DPD RI tidak ingin timbal balik dari bapak ibu semua. Semua kita perjuangkan tanpa ingin dapat apa pun. Yang penting tujuan guru honorer tercapai," ujar La Nyalla.
Editor : Ainun Najib
Artikel Terkait