BANTUL, iNews.id – Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengukuhkan Prof Dyah Mutiarin sebagai guru besar Ilmu Pemerintahan. Pengukuhan dilaksanakan dalam Rapat Senat Universitas di Ruang Sidang Lantai 5 Gedung AR Fachruddin B, UMY, Sabtu (12/2/2022).
Untuk mencapai gelar ini, Dyah melakukan penelitian dengan judul “Digital and Evidence Based Policy: Tantangan Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Cergas” yang sedang dihadapi pemerintah.
Persoalan yang dihadapai peemrintah mulai dari digitalisasi kebijakan publik dan berbasis bukti/evidence yang menuntut pemerintahan yang cergas/agile. Apalagi dengan kondisi Indonesia yang berada dalam ketidakpastian karena pandemi Covid-19.
Kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 cenderung berfokus dengan penekanan pada enam hal, yakni kelembagaan, pengaturan kesehatan, pembatasan penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang, pemulihan ekonomi nasional, peningkatan peran serta masyarakat luas dalam penanganan pandemi dan digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan.
“Kebijakan ini wajar, mengingat peran pemerintah sebagai pengambil keputusan dan pembuat kebijakan yang dapat memengaruhi penanganan pandemi secara nasional,” katanya.
Namun, jika melihat kinerja pemerintah dalam dua tahun belakangan, diperlukan upaya untuk mencermati pembuatan kebijakan yang saat ini kuat dengan muatan digitalisasi. Selain itu juga menuntut kecepatan dan ketepatan birokrasi dalam mengatasi pandemi dan untuk mewujudkan agile government.
Permasalahan kebijakan yang sering terjadi adalah kurang sinkronnya antara kebijakan dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ini terjadi karena proses birokrasi yang berbelit, lamban, dan ragu-ragu. Padahal penyusunan kebijakan seyogyanya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, serta dengan adanya keterlibatan stakeholder.
“Sudah saatnya pemerintahan melakukan reformasi birokrasi baik secara struktural maupun secara mindset. Tujuannya agar birokrasi Indonesia menjadi yang semakin sederhana, efektif, efisien, serta lincah, dan cergas,” ujarnya.
Pemerintah butuh inovasi regulasi yang efisien, selaras, sederhana, dan tidak tumpang tindih. Agile government dapat diterapkan pada semua level pemerintahan sehingga tidak hanya lingkungan global yang bergerak dengan cepat.
Editor : Kuntadi Kuntadi
Artikel Terkait