SLEMAN, iNews.id - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) menaikkan status aktivitas Gunung Merapi dari level II (waspada) menjadi level III atau Siaga. Pemkab Sleman pun menggelar rapat koordinasi dan menetapkan status darurat bencana Merapi.
Pemkab Sleman langsung melakukan rapat koordinasi (rakor) lintas sektor membahas langkah yang diambil dengan kenaikan status tersebut di ruang rapat Bupati Sleman. Rapat dipimpin Sekda Sleman Harda Kiswaya dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman, Joko Supriyanto.
Sekda Sleman Harda Kiswaya mengatakan, rakor ini sebagai langkah bagaimana memberikan perlindungan kepada masyarakat terdampak bencana erupsi Merapi. Satu di antaranya menetapkan Sleman darurat bencana Merapi.
“Kenapa harus darurat Merapi, selain untuk melindungi masyarakat dengan baik juga dari sisi pendanaan bisa mengeser APBD,” kata Harda, Kamis (5/11/2020).
Dalam data yang dimiliki Pemkab Sleman, tercatat Sleman masih memiliki Rp32 miliar dana cadangan yang akan digunakan untuk penanganan Merapi sekaligus Covid-19 hingga 31 Desember 2020.
Hal lainnya yaitu dengan menyiapkan sarana dan prasarana. Terutama di masa pandemi ini, ada dua yang menjadi perhatian, pertama bagaimana tidak menjadi klaster baru dan kedua antisipasi dengan adanya darurat Merapi ini tidak menimbulkan gangguan kesehatan di masyarakat.
“Selain itu, jaringan internet di tiap balai kalurahan sudah siap. Wifi internet di pengungsian, akan ditambah kualitasnya bila anak-anak pengungsi ada yang mengikuti sekolah daring,” paparnya.
Kepala Pelaksana BPBD Sleman Joko Supriyanto menambahkan, sebagai langkah untuk penanganan erupsi Merapi ini, pemkab sudah memiliki prosedur penanganan bencana Merapi. Di dalamnya sudah mengatur langkah apa yang dilakukan saat bencana erupsi. Seperti barak untuk pengungsi dan sarana prasana apa saja yang harus dipersiapkan.
“Untuk jarak aman sejauh 5 Km, saat ini tempat wisata yang berada di kawasan Merapi sudah dibatasi. Seperti Klangon, Turgo, Kaliadem atau bunker ditutup. Termasuk kelompok rentan dan ternak juga perlu diungsikan lebih awal,” tambahnya.
Plt kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sleman Arip Praman menambahkan, pihaknya bertugas mengamankan jalur evakuasi. Di antaranya jalur evakuasi, yang berada di sekitar pasar Butuh (perbatasan Sleman-Klaten) tidak boleh dilewati truk penambang. Jalur itu selama ini sering digunakan untuk dilewati truk penambang. Truk akan dalihkan di luar jalur ini. Sedangkan transportasi orang akan diprioritaskan.
“Kami juga sudah siapkan penerangan utama untuk masuk wilayah ke barak pengungsian Glagaharjo,” terangnya.
Editor : Ainun Najib
Artikel Terkait