JAKARTA, iNews.id — Pemerintah terus memberikan perhatian khusus bagi kelompok masyarakat yang terkena dampak ekonomi di masa PPKM Darurat. Salah satunya kelompok ulama.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah mempertimbangkan perlu atau tidaknya memberikan bantuan sosial berupa insentif kedaruratan bagi mereka.
"Terutama mereka yang berperan sebagai dai, mubaligh, kemudian pembina agama di lapisan paling bawah. Itu nanti akan kita laporkan terlebih dahulu ke Bapak Presiden tentang usulan dari MUI ini," ujar Muhadjir dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis (15/7/2021).
Muhadjir memang ersilaturahmi dengan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/7/2021).
Usulan terkait insentif kedaruratan tersebut disampaikan oleh Ketua MUI Bidang Ekonomi Lukmanul Hakim. Dia menyampaikan kepada Muhadjir bahwa kelompok ulama merupakan kelompok yang terdampak ekonomi dari adanya pandemi.
Lukman mengusulkan pelaksanaan insentif kedaruratan bagi ulama bisa dimulai di Pulau Jawa dan Bali sebagai permulaan.
"Untuk UMKM sudah banyak program untuk pemberdayaannya. Tapi kelompok dai ini juga terdampak. Maka kami mengusulkan adanya program insentif kedaruratan bagi para dai, asatidz, ustadz, di Pondok Pesantren ataupun majelis taklim atau di masjid-masjid," ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut turut hadir secara luring Ketua Umum MUI KH Miftachul Achyar, Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan, Ketua MUI Bidang Ekonomi Lukmanul Hakim, dan juga diikuti secara daring oleh jajaran Dewan Pimpinan MUI di berbagai daerah.
Muhadjir mengajak MUI untuk ikut bekerja sama dengan pemerintah dalam hal penanganan Covid-19. Menurutnya, MUI memiliki perangkat organisasi sampai di tingkat paling bawah.
Dengan begitu, sangat berpeluang besar bagi MUI untuk membantu dan ikut andil dalam program-program penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah.
Editor : Ainun Najib
Artikel Terkait