12 Desa di Bantul Komitmen Antipolitik Uang

BANTUL, iNews.id – Sebanyak 12 desa di Kabupaten Bantul, komitmen menolak politik uang pada Pilkada 2020, yang akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bantul akan mendorong desa-desa yang lain ikut mendukung program ini.

“Saat ini sudah ada 12 desa yang menyatakan antipolitik uang,” kata Ketua Bawaslu Bantul, Harlina, Selasa (6/10/2020).

Baca Juga

Hilang 10 Tahun di Jakarta, Remaja Sragen Akhirnya Bertemu Sang Ayah

Bawaslu akan terus melakukan sosialisasi dan pendekatan dengan desa-desa yang lain. Sedangkan desa yang sudah deklarasi merupakan kelanjutan dari komitmen pada Pemilu dan Pilpres 2019 lalu.

Harlina mengatakan, politik uang berpotensi terjadi di Pilkada Bantul. Dua kandidat yang berlaga merupakan bupati dan wakil bupati petahana. Mereka sangat mungkin akan menggunakan anggaran daerah untuk kegiatan kampanye.

Baca Juga

Diduga Kelelahan Bersepeda, Pria di Sleman Tewas di Tepi Jalan

Bawaslu juga masih melakukan penyelidikan terkait netralitas PNS. Ada informasi seorang PNS yang mengumpulkan tenaga harian lepas untuk mengarahkan kepada salah satu pasangan calon.

“Kami masih melakukan penyelidikan, apakah hal itu benar atau tidak,” katanya.

Baca Juga

Pusat Studi Pancasila UGM Usulkan Naskah Sejarah Gerakan 30 September Ditulis Ulang

Salah satu desa yang komitmen antipolitik uang, yakni Desa Murtigading yang ada di Kecamatan Sanden. Desa ini sudah sejak 2018 menolak adanya politik uang.

“Kami sudah sejak 2018 menjelang pilpres itu kita sudah komitmen menolak politik uang,” kata Kepala Desa Murtigading, Sutrisno.

Untuk mewujudkannya, sudah dibentuk tim 11 dari tokoh masyarakat mengawal komitmen ini. Mereka menjadi garda terdepan dalam melawan dan melakukan edukasi ke masyarakat terkait politik uang.

“Kami juga akan mengundang kedua pasangan calon untuk hadir dan membuat kesepakatan tidak akan menggunakan politik uang di sini,” katanya.

Seruan untuk menolak politik uang juga disampaikan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bantul. Dalam pilkada ini, Apdesi netral dan mendorong perangkat desa untuk memberikan sosialisasi terkait politik uang yang akan merugikan masyarakat.

“Jangan gadaikan masa depan kita hanya karena uang recehan Rp50.000 atau Rp100.000,” kata Ketua Apdesi Bantul Ani Widayani.

Editor: Kuntadi Kuntadi