129.922 Keluarga Jadi Sasaran Pendataan Sosial Ekonomi di Yogyakarta

YOGYAKARTA, iNews.id - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta akan pendataan sosial ekonomi kepada warga untuk memperbaiki data program perlindungan sosial. Pendataan akan dilakukan dengan model sensus yang menyasar 129.922 keluarga. 

Kepala BPS Kota Yogyakarta Mainil Asni mengatakan, sensus ini akan dilakukan secara door to door ke rumah penduduk. Nantinya petugas akan datang langsung untuk melakukan pendataan di rumah keluarga sasaran. 

Baca Juga

Bencana Landa Kulonprogo, BPBD Catat Ada 7 Rumah Tertimpa Longsor

”Registrasi sosial ekonomi akan dilaksanakan sebulan, mulai pada 15 Oktober-14 November,” kata Mainil, Selasa (11/10/2022). 

Mainil berharap warga memberikan jawaban atau data sesuai kondisi yang sebenarny. Data yang diperoleh akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan khususnya untuk program perlindungan sosial.

Baca Juga

Awal Oktober, Dinas Pemadam Yogyakarta Evakuasi 6 Ular dari Rumah Warga

Variabel pendataan ini, di antaranya meliputi data kependudukan dan ketenagakerjaan, perlindungan sosial, perumahan, pendidikan, kesehatan dan disabilitas, serta pemberdayaan ekonomi.

”Kami akan kerahkan 652 petugas untuk meregistrasi sosial ekonomi tersebut,” katanya.

Baca Juga

Pembangunan Gedung DPRD Gunungkidul Dimulai, Gunakan Anggaran Rp33,29 Miliar

Mainil mengatakan, jumlah keluarga sasaran dalam program ini sangat mungkin bertambah. Sebab sasaran tidak hanya warga Kota Yogyakarta, namun juga warga luar daerah yang berdomisili di Kota Yogyakarta.

“Meski tidak memiliki KTP atau KK Yogyakarta, sepanjang berdomisili di Yogyakarta tetap akan masuk dalam pendataan, termasuk pelajar dan mahasiswa,” ujarnya.

Pendataan ini dirasakan sangat penting, karena akan dijadikan dasar program perlindungan sosial. Dimana 40 persen keluarga di Indonesia yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial adalah hasil pendataan pada 2015.

“Karena ada berbagai dinamika, termasuk pandemi Covid-19, maka akan ada perubahan kondisi di masyarakat. Oleh karenanya, perlu pemutakhiran data melalui registrasi sosial ekonomi,” katanya.

Pendataan ini juga untuk mendukung program pengentasan kemiskinan ekstrim. 

Editor: Kuntadi Kuntadi