2 Menteri Kena Korupsi, Pengamat UGM: Jokowi Sudah Tinggalkan Partisipasi Publik
Rabu, 16 Desember 2020 - 20:40:00 WIB
Kuntadi
“Sudah menjadi rahasia umum, jabatan kementerian, BUMN dan lembaga, jadi sapi perah untuk sumber pemasukan partai dalam rangka menjalankan organisasi, kampanye dan meningkatkan citra di publik,” katanya.
Baca Juga
Update Covid-19 DIY per 16 Desember: Positif Tambah 218 Jadi 8.636 Kasus
Rencana Jokowi melakukan pengisian dua posisi yang kosong, bisa menjadi momentum untuk memulihkan kepercayaan publik. Hanya saja tidak mudah untuk melepaskan jabatan itu dari belenggu parpol. Presiden harus bisa mencari calon menteri yang mengedepankan aspek integritas, kompetensi dan harus bebas dari tekanan partai politik.
“Partisipasi publik sangat diperlukan untuk mendukung setiap kebijakan Jokowi,” katanya.
Editor: Kuntadi Kuntadi
Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari!
Follow
Artikel Terkait
Jatim
5 hari lalu
Bidik Bukti Kasus Korupsi Bupati Ponorogo, KPK Geledah Kantor Swasta di Surabaya
Papua
9 hari lalu
KPK Panggil Dius Enumbi Tersangka Korupsi Dana Operasional Gubernur Papua
Sumut
13 hari lalu
Korupsi Proyek Jalan Sumut, KPK Sebut Belum Ditemukan Keterlibatan Bobby Nasution
Jatim
18 hari lalu
KPK Dalami Dugaan Korupsi Proyek Monumen Reog Ponorogo
Jatim
19 hari lalu
KPK Geledah 3 Lokasi di Ponorogo, RSUD hingga Rumah Adik Sugiri Sancoko
Jatim
22 hari lalu
Terungkap! Bupati Ponorogo Diduga Minta Uang Rp1,5 Miliar ke Dirut RSUD
Berita Terkini
Yogya
4 hari lalu
Pusat Gempa Hari Ini di Bantul Kedalaman 15 Km, Cek Magnitudonya!
Yogya
6 hari lalu
Perjuangan Suripto Guru SD di Kulonprogo, Tempuh 55 Km demi Mengajar Siswanya
Yogya
10 hari lalu
Kronologi 2 Orang Tewas Tertimpa Pohon Tumbang saat Makan dalam Becak di Sleman
Yogya
10 hari lalu
Pohon Tumbang Diterjang Angin Kencang Timpa Becak di Sleman, 2 Orang Tewas
Yogya
14 hari lalu
Polda DIY Kerahkan 980 Personel di Operasi Zebra Progo 2025, Kawal Tertib Lalu Lintas
Yogya
17 hari lalu
Korupsi Dana Desa Rp418 Juta, Oknum Kades dan Sekdes di Gunungkidul Ditahan