2 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi RSUD Wonosari Tak Ditahan, 1 Masih Menjabat di Pemkab

YOGYAKARTA, iNews.id - Kejaksaan Tinggi DIY masih memiliki pekerjaan rumah terkait kasus dugaan korupsi di RSUD Wonosari. Pasalnya, salah satu tersangka hingga kini masih menjadi pejabat aktif di Pemkab Gunungkidul.

Direktur Divisi Pengaduan Masyarakat  Jogja Corruption Watch (JCW) Baharudin Kamba mengatakan, kasus korupsi  jasa medis ini diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 439 juta. 

Baca Juga

Akses Transportasi Terbatas, TNI AU Jemput Bola saat Vaksin Warga Gunungkidul dan Kulonprogo

Dua tersangka telah ditetapkan, masing-masing mantan Direktur RSUD Wonosari Isti Indiyani dan Aris Suryanto mantan Pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) yang kini menjabat Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup.

" Namun berkas masih mandeg di Kejaksaan Tinggi, kami berharap kasus ini segera dilanjutkan, " katanya dalam siaran pers yang diterima MNC Portal Indonesia, Minggu (29/8/2021).

Baca Juga

4 Hari Terakhir, Penambahan Kasus Covid-19 di Gunungkidul di Bawah 100 Orang

Menurutnya, status tersangka yang kini disandang Aris Suryanto juga hendaknya menjadi pertimbangan Bupati Gunungkidul untuk menonaktifkan.  Langkah ini penting dilakukan agar tersangka lebih fokus dengan masalah hukum yang dihadapi.

"Mosok tersangka masih menjadi pejabat. Sungguh Ironis. Semestinya bupati menonaktifkan agar fokus dengan perkara hukum yang dihadapi," katanya.

Baca Juga

Serbuan Vaksinasi Covid-19 TNI AU di Kabupaten Gunungkidul Menyasar 10.000 Sasaran

Dari catatan JCW kasus korupsi di RSUD Wonosari  ditangani Polda DIY dengan menetapkan dua tersangka. Meski demikian dua tersangka hingga kini tidak dilakukan penahanan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY menyatakan kerugian negara atas kasus ini senilai Rp470 juta. 

Baca Juga

Warga Diminta Tak Abai meski Kasus Covid-19 di Gunungkidul Terus Melandai

Tindak pidana korupsi ini dengan modus Jasa Pelayanan Medis RSUD Wonosari Tahun Anggaran 2015 yang berasal dari uang pengembalian jasa dokter, laboratorium pada tahun 2009 hingga 2012, dan uang kas biaya umum RSUD Wonosari.

"Kami berharap Kejati DIY segera melimpahkan berkas kasus tersebut ke Pengadilan Tipikor Yogyakarta dan melakukan penahanan terhadap kedua tersangka," ujar Bahar.

Menurutnya,  hal ini penting guna menjunjung tinggi asas equality before the law (kesamaan di hadapan hukum). Selain itu kasus ini juga terbilang sudah cukup lama penanganan proses hukumnya. Artinya cukup lamban penanganannya.

Begitu juga dengan penonaktifan Aris Suryanto sebagai pejabat sangat penting dilakukan. Dengan dinonaktifkannya pejabat yang bersangkutan akan mempermudah proses hukum (pemeriksaan) sehibgga menjadi lebih baik tanpa adanya intervensi.

 "Jangan sampai tersangka kasus korupsi mempunyai jabatan dan kekuasaan sehingga mampu menghilangkan alat bukti termasuk melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan," ujarnya.

JCW juga meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dapat melakukan supervisi terhadap proses hukum yang sedang ditangani oleh Kejati DIY. 

Supervisi ini kata dia, juga berdasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perpres ini merupakan amanat UU KPK yang merinci tentang kewenangan supervisi yang dimiliki oleh KPK. Pada pasal 3 disebutkan, supervisi dilakukan dalam bentuk pengawasan, penelitian atau pengelolaan.

Bahkan apabila diperlukan, KPK dapat mengambil alih perkara korupsi yang ditantangi oleh Polri maupun Kejaksaan. "Dalam waktu yang tidak lama JCW akan mengirimkan surat secara resmi kepada KPK agar dapat melakukan suprevisi atas kasus dugaan korupsi di RSUD Wonosari ini," katanya.

Bupati Gunungkidul Sunaryanta mengatakan, pihaknya akan melihat kasus yang terjadi sebelum dirinya menjabat tersebut. Upaya pengkajian kasus penting dilakukan sehingga berbagai dasar pertimbangan bisa dilakukan. 

"Kami akan lihat seperti apa kasus tersebut. Karena itu era sebelumnya. Apakah dinonaktifkan atau seperti apa setelah tim kajian kami membuat rumusan," katanya.

Editor: Ahmad Antoni