2022, Pemkab Bantul Alokasikan Rp1,5 Triliun untuk Pengadaan Barang dan Jasa

BANTUL, iNews.id – Pemerintah Kabupaten Bantul mengalokasikan anggaran sebanyak Rp1,5 triliun untuk pengadaan barang dan jasa. Setidaknya akan ada 3.578 paket yang dilakukan melalui penyediaan dan swakelola. 

Kepala Bagian Layanan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Bantul Mujahid Amrudin mengatakan, untuk penyediaan barang dan jasa ada 1.449 paket dengan nilai mencapai Rp300 miliar. Sedangkan yang dilakukan secara swakelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ada 2.219 paket senilai Rp1,2 triliun. 

Baca Juga

Tambah 12, BBBTKLPP Catat Probable Omicron di DIY Jadi 16 Orang

“Total ada 3.578 paket senilai Rp1,5 triliun,” ujarnya.

Jumlah paket yang dilaksanakan melalui penyedia, sebanyak 1.128 paket dengan sistem pengadaan langsung. Selain itu ada 117 paket dengan melalui e-purchasing dan sebanyak 148 paket dilakukan secara tender atau lelang.

Baca Juga

Kerja Bakti Bersihkan Kolam Ikan, Warga Sleman Kehilangan Sepeda Motor

Dia mengatakan, bagian pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu perangkat daerah yang berkontribusi dalam program digitalisasi pemerintahan karena selalu menerapkan pengadaan barang dan jasa secara online melalui sistem pengadaan secara elektronik (SPSE).

“Pemerintah pusat tahun depan akan menerapkan kebijakan untuk pelaksanaan semua pengadaan barang dan jasa dilakukan secara elektronik, termasuk pengadaan langsung,” ujarnya.

Baca Juga

Bupati Sebut Prokes Kendor Jadi Penyebab Kasus Covid-19 di Bantul Naik

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan pengadaan barang dan jasa harus melalui pihak ketiga. Pengadaan barang dan jasa menjasi sebuah kebutuhan karena suatu pemerintahan perlu membangun dan menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

“Hari ini kami umumkan secara terbuka, sehingga ini memberikan kesempatan kepada para penyedia jasa untuk turut berkompetisi di dalam pengadaan barang dan jasa," katanya.

Bupati berharap pengadaan barang dan jasa ke depan bisa terlaksana dengan baik, transparan sesuai dengan peraturan, tidak ada penyimpangan dan penyelewengan. Barang dan jasa yang dihasilkan berkualitas, tepat mutu, tepat waktu dan tepat kuantitas, sehingga, bisa mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bantul.

"Yang diprioritaskan dalam pengadaan barang dan jasa Kabupaten Bantul adalah pada infrastruktur, karena infrastruktur merupakan barang modal yang diperlukan untuk pembangunan jangka panjang," kata Bupati.

Editor: Kuntadi Kuntadi