3.000 Honorer di Gunungkidul Tengah Menunggu Nasib

GUNUNGKIDUL, iNews.id- Sebanyak 3.000-an honorer di Gunungkidul kini masih menunggu kepastian dari pemerintah terkait dengan keberlanjutan status mereka. Menyusul munculnya wacana pemerintah pusat yang akan menghapus tenaga honorer.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Gunungkidul, Iskandar menuturkan, pihaknya belum selesai melakukan pendataan berkaitan dengan tenaga honorer tersebut. Saat ini, BKPPD Gunungkidul masih mendata jumlah tenaga honorer yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab). "Pendataan ditargetkan rampung pada akhir September ini," ujar dia.

Baca Juga

Ramalan Zodiak Hari Ini: Gemini, Aquarius dan Taurus Bersiap Hadapi Tantangan Lebih Berat

Namun terkait nasib mereka, pihaknya terus melakukan komunikasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Pihaknya terus berkoordinasi, apalagi saat ini ada isu soal batalnya penghapusan tenaga honorer. 

Iskandar mengakui ada informasi jika rencana penghapusan tenaga honorer di 2023 mendatang akan dikaji lebih dalam. Terlebih saat ini menterinya baru, di mana katanya akan ada kajian mendalam hingga diskusi dengan pihak terkait. "Data yang kami berikan akan diolah kembali kembali oleh BKN," kata dia.

Baca Juga

Pura-Pura Jadi Petugas Survei Bansos, 4 Pemuda Ini Sikat Perhiasan Lansia Ratusan Juta Rupiah

Namun dia menyebut ada sekitar 3.000-an tenaga honorer di lingkungan Pemkab Gunungkidul. Iskandar juga belum mengetahui bagaimana tindak lanjut setelah data diberikan ke BKN.

Termasuk soal kelanjutan rencana pembatalan penghapusan tenaga honorer ini. Rencana penghapusan tenaga honorer sendiri menimbulkan pro-kontra baik dari tenaga honorer hingga pemerintah daerah. 

Baca Juga

ORI DIY Ungkap Ada Praktik Jual Beli Seragam Sekolah, Modus Mark-up Harga

"Tenaga honorer atau tenaga bantu (naban) dinilai masih sangat diperlukan," ujarnya.

Menurut Iskandar, sampai saat ini belum ada pemberitahuan resmi dari Kemenpan-RB terkait wacana pembatalan kebijakan itu. Pihaknya pun masih berpegang pada rencana awal.

Bupati Gunungkidul Sunaryanta mengatakan tenaga ASN dan PPPK di Pemkab sendiri masih sangat kurang. Naban pun dibutuhkan untuk menutupi kekurangan tersebut.

"Kami sangat butuh. Tetapi tentu kami harus mengikuti kebijakan pusat soal naban ini," katanya.

Editor: Ainun Najib