7.125 KPM di DIY Belum Salurkan Dana Bansos BBM, Ini Masalahnya

YOGYAKARTA, iNews.id - Alokasi dana bantuan sosial (bansos) subsidi bahan bakar minyak (BBM) di DIY belum semuanya bisa dicairkan. Ada berbagai kendala yang menjadikan 7.125 keluarga penerima manfaat (KPM) belum bisa mencairkan bantuan. 

Dana bansos BBM di DIY menyasar 374.761 KPM dengan anggaran senilai Rp177,896 miliar. Dari jumlah ini masih ada 7.125 KPM yang belum mencairkan dananya. Sebagian sudah meninggal dunia, tidak berada di tempat dan beberapa alasan lain. 

Baca Juga

Sukses Tarik Investor, Bupati Gunungkidul Sunaryanta Raih Indonesia Award 2022

“Secara umum penyalurannya sudah bagus. Namun masih ada 7.125 KPM yang belum mencairkan dananya,” kata  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) asal DIY Cholid Mahmud, usai Rapat Kerja (Raker) Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-undang No 11 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, berkenaan dengan Program Bantuan Sosial Pengalihan Subsidi BBM,  di Kantor Sekretariat DPD DIY, Kamis (27/10/2022). 

Rakor ini dihadiri perwakilan Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Setda DIY, Kantor Pos Besar DIY, Dinas Sosial (Dinsos) serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) se-DIY. 

Baca Juga

Mencicipi Kuliner Unik Nasi Brongkos Kepala Sapi di Bantul

Cholid mengatakan, data penyaluran bansos ini diambilkan data yang ada di Kementerian Sosial. Selanjutnya data ini diverifikasi melalui Dinas Sosial dan Disdukcapil. Hasil validasi inilah yang menjadi dasar pencairan bantuan.  

“Ternyata masih ada penerima bantuan ini yang sudah meninggal atau bekerja di luar kota. Sekarang masih dilakukan pelacakan,” katanya.

Baca Juga

Mengenal Desa Wisata Kasongan Pusatnya Kerajinan Gerabah di Yogyakarta

Selain itu, juga ada yang tercatat sebagai penerima bansos lain sehingga bantuan itu dibatalkan. Permasalahan lain sistem administrasi kependudukan (SIAK) servernya ada di pusat sehingga daerah tidak bisa memanfaatkan data untuk disandingkan dengan data bansos lain.  

Ketika nama penerima bantuan meningal, tidak bisa langsung dicairkan oleh keluarganya. Karena dasar pencairan adalah nama kepala keluarga. Sehingga ketika kepala keluarga meninggal, meskipun miskin tidak bisa mencairkan bantuan.   

“Semestinya pencairan bisa dilakukan anggota keluarga yang lain sepanjang masih terdata dalam satu keluarga,” katanya.  

Editor: Kuntadi Kuntadi