Bangun 25 Titik Rumah Tinggal Layak Huni Terintegrasi, DIY Gelontorkan Danais Rp7 Miliar

YOGYAKARTA, iNews.id- Pemerintah DIY bakal membangun Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) Terintegrasi tahun 2023. Konsep RTLH Terintegrasi tahun 2023 ini akan dilaksanakan di 15 kapanewon di Bantul dan Gunungkidul.

Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY Anna Rina Herbranti mengatakan, sudah ada 25 titik lokasi di Bantul dan Gunungkidul yang bakal mereka bangun. Anggarannya berbeda-beda, namun sumber dananya sama, yaitu dana keistimewaan.

Baca Juga

Gerakan Nol Sampah Anorganik di Yogyakarta Berhasil Turunkan Produksi hingga 15 Ton/Hari

"Guna membiayai program tersebut pemerintah bakal menggelontorkan Dana Keistimewaan atau Danais sedikitnya Rp7 miliar untuk pembangunan," kata dia, Senin (9/1/2023) di Yogyakarta.

Anna mengatakan ada sekitar 15 kapanewon miskin yang akan menjadi prioritas dalam pembangunan RTLH Terintegrasi tersebut. 15 Kapanewon ini merupakan wilayah yang masih memiliki angka kemiskinan tinggi.

Baca Juga

Gunungkidul Fokus Pembangunan Infrastruktur di Zona Utara, Disiapkan Anggaran Rp23,19 Miliar

RTLH terintegrasi ini memiliki perbedaan konsep dengan RTLH sebelumnya. Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) akan dilengkapi untuk mendukung pembangunan RTLH terintegrasi. Penyediaan air bersih, jamban, pengelolaan sampah dan lainnya akan dikerjasamakan dengan dinas-dinas terkait. "RTLH Terintegrasi akan dilengkapi pula dengan akses jalan apabila memang belum ada,"ujar dia. 

Menurutnya, keterbatasan akses karena jalan rusak sangat mempengaruhi mobilitas warga. Dengan pembangunan akses jalan yang lebih memadai, Anna berharap mobilitas masyarakat lebih dinamis sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan tanpa terhambat akses jalan.

Baca Juga

Kuota Belum Terpenuhi, DIY Masih Kekurangan 500 Lebih Guru SMA, SMK dan SLB

Kebutuhan RTLH Terintegrasi ini nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan, dan tidak disamaratakan pembangunannya. Seperti misalnya pada pengelolaan lingkungan di butuhkan talud atau bangunan yang berguna untuk memperbesar tingkat kestabilan tanah, penerangan jalan, dan akses listrik.

“Tiap daerah kelurahan dan dusun akan berbeda-beda anggarannya sesuai dengan kebutuhan lokasi tersebut. Kami berharap OPD-OPD yang lain juga nanti ikut masuk di situ, misalnya nanti dari DLHK dari kabupaten akan masuk terkait dengan pengelolaan sampahnya atau apanya begitu,” kata Anna.

Untuk spesifikasi bangunan, Anna mengungkapkan akan memakai arsitektur khas Yogyakarta. Desain sudah tersedia, seperti bentuk atap model kipas, pintu dan jendela grapyak, dengan ukuran sekitar 3x6 meter. RTLH ini dibangun diatas tanah milik masyarakat sendiri, jadi tidak bisa dibangun di tanah orang lain.

Kriteria penerima RTLH Terintegrasi ini adalah kondisi rumah tidak layak dari sisi atap, lantai dan dindingnya. Apabila struktur rumah sudah sangat membahayakan, nanti akan dilakukan pembangunan ulang. Namun apabila konstruksi sudah sesuai, akan dilakukan perbaikan.  Selain itu, penerima harus mengantongi surat keterangan miskin dan layak dibantu dari Pemerintah Kabupaten setempat.

“Kabupaten biasanya menyatakan masyarakat ini miskin atau tidak. Selain itu juga kita lihat apakah di dalam satu rumah ada beberapa KK, artinya kalau rumahnya sudah kecil, ditinggalin lebih dari satu KK, itu tidak sehat,” ujar Anna.

Editor: Ainun Najib