Bawaslu Kulonprogo Temukan Indikasi Money Politics Libatkan Caleg PKB

Kuntadi ยท Rabu, 21 November 2018 - 12:09 WIB
Bawaslu Kulonprogo Temukan Indikasi Money Politics Libatkan Caleg PKB
Anggota Bawaslu Kulonprogo Panggih Widodo memberikan keterangan kepada wartawan di kantornya, Rabu (21/11/2018). (Foto: iNews.id/Kuntadi)

KULONPROGO, iNews.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kulonprogo menemukan indikasi dugaan money politics yang melibatkan Caleg DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dari laporan Panwascam Panjatan, pelanggaran kampanye terjadi pada kegiatan silaturahmi Majelis Dhuha di Masjid Nurul Huda, Kecamatan Panjatan, pada 27 Oktober lalu.

Anggota Bawaslu Kulonprogo, Panggih Widodo mengatakan, kegiatan Majelis Dhuha dihadiri oleh Sukamto, caleg DPR RI dari PKB untuk daerah pemilihan (dapil) DIY. Dalam kegiatan yang rutin dilaksanakan itu, Sukamto yang saat ini menjadi wakil rakyat di DPRD DIY memberikan sambutan setelah panitia memberikan kesempatan.

Sukamto kemudian mengenalkan diri sebagai caleg DPR RI yang tidak pernah tersandung kasus korupsi ataupun gratifikasi maupun penggelembungan dana-dana yang bersumber dari negara. Dia juga menyampaikan jika kampanye di tempat ibadah juga dilarang, termasuk menyampaikan kaitan larangan memberikan janji-janji uang.

BACA JUGA:

Bagi-Bagi Token Listrik saat Kampanye, Paslon Dilaporkan Money Politic

Jaga Keamanan Pemilu 2019, TNI-Polri Waspadai Hoaks dan Money Politic

Namun, kata Panggih, Sukamto justru menjanjikan akan memberikan uang kepada Majelia Dhuha yang nilainya sebesar Rp5 juta per bulan. Bahkan, jika terpilih nanti sebagai anggota DPR, dia akan menambah bantuan hingga Rp15 juta.

“Indikasi dugaan pelanggaran ini ditemukan Panwascam Panjatan dan dilaporkan ke Bawaslu karena Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) hanya ada di Bawaslu,” kata Panggih, Rabu (21/11/2018).

Dari laporan tersebut, Bawaslu langsung melakukan investigasi awal dan ditindaklanjuti dengan mendaftarkannya. Apalagi syarat-syarat formal juga dirasakan sudah terpenuhi.

Masalah ini kemudian dibawa dalam pembahasan di Sentra Gakkumdu bersama Kepolisian Resor (Polres) Kulonprogo dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kulonprogo. Hasil rapat menyepakati polisi akan melakukan penyelidikan. Polisi merekomendasikan untuk melakukan kajian dan klarifikasi atas dugaan pelanggaran Pasal 251 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Hasilnya dari kepolisian ditemukan unsur kampanye terpenuhi. Namun, polisi tidak memiliki cukup bukti untuk melakukan penyidikan sehingga polisi akhirnya merekomendasikan untuk menghentikan penyelidikan.

Sementara itu, Kejari Kulonprogo berpandangan Majelis Dhuha bukan bentuk kegiatan kampanye. Sebab, kegiatan itu rutin dilaksanakan setiap bulan dan lokasinya juga berpindah-pindah. Karena itu, unsur kampanyenya juga tidak terpenuhi. Kejari merekomendasikan penanganan kasus itu dihentikan.

“Hasil dan rekomendasi ini nanti akan kami tempelkan dan umumkan,” ujar Panggih.


Editor : Maria Christina