BPKP DIY Akan Audit Dana Refocusing Covid-19, DPD Minta Ada Sistem Informasi Terpadu

YOGYAKARTA, iNews.id – Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY akan melakukan audit keuangan terhadap program refocusing anggaran, kaitannya dalam penanganan bencana Covid-19. Hasil monitoring yang ada, sistem pelaporan belum terpadu dan masih tersebar di OPD.
“Kami akan lakukan monitoring dan pendampingan, meski dalam pandemi Covid-19 banyak kendala,” ujar Kepala BPKP Yogyakarta Tulus Waahyono dalam video conference dengan anggota DPD asal Diy Cholid Mahmud, bersama kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Bappeda DIY, dan lima kabupaten/kota di DIY, Selasa (9/06/2020).
BPKP telah membentuk tim teknis pengawasan semenjak pada 26 Maret lalu, dengan bekerjasama dengan Inspektorat daerah (Irda). Hanya saja dalam pengawasan belum bisa optimal, karena masih belum melakukan pertemuan langsung. Untuk meminimalisir risiko yang muncul, Inspektorat sudah diminta melakukan upaya antisipasi.
Program refocusing anggaran di DIY, nilainya mencapai Rp900 miliar. Rinciannya, untuk jaring pengaman sosial (JPS) Rp380 miliar, Kesehatan Rp314 miliar, dan ekonomi Rp214 miliar. “Ini nilainya besar, jadi harus cermat dan terinci,” ujarnya.
Dari pantauan sementara di Pemda DIY dan Kulonprogo, kata Tulus, sistem pelaporan masih belum terpadu. Laporan masih tersebar di setiap OPD, sehingga perlu sistem informasi pelaporan yang menjadi satu.
“Kami masih temukan BST (Bantuan Sosial Tunai) ganda sekitar 1.900 KK se DIY,” katanya.
Sementara itu, anggota DPD asal DIY Cholid Mahmud, berharap ada desain sistem informasi yang terpadu. Bupati dan wali kota bisa langsung menjawab kebutuhan internal di daerah dengan melihat laporan yang ada. Laporan ini harus terus diupdate dan dikoordinasikan dengan baik.
“Kami ingin refocusing ini bisa berjalan dengan baik dan pelaporannya juga tidak ada masalah,” tutur Cholid.
Cholid berharap, setiap daerah bisa lebih berhati-hati dalam mengalokasikan anggaran yang ada secara tepat. Hal ini sudah dilakukan di kabupaten/kota di DIY. Bahkan sejumlah daerah masih menahan anggaran yang ada agar tidak tumpang tindih dengan alokasi yang ada di atasnya.
“Lewat forum ini kami ingin penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan di DIY lebih akuntabel untuk publik,” katanya.
Editor: Kuntadi Kuntadi