Buntut Kerumunan di Acara Habib Rizieq, Wali Kota Jakpus dan Kadis LH Dicopot

Fakhrizal Fakhri ยท Sabtu, 28 November 2020 - 19:08:00 WIB
Buntut Kerumunan di Acara Habib Rizieq, Wali Kota Jakpus dan Kadis LH Dicopot
Gubernur DKI Anies Baswedan. (foto: Instagram)

JAKARTA, iNews.id - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mencopot jabatan Wali Kota Jakarta Pusat (Jakpus) Bayu Meghantara dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta, Andono Warih. Pencopotan ini buntut dari acara pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat pada 14 November 2020 yang menimbulkan kerumunan massa.

Pencopotan dilakukan setelah hasil audit Inspektorat Pemprov DKI Jakarta menilai keduanya lalai dan mengabaikan arahan dan instruksi Anies soal kerumunan hajatan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Chaidir, mengatakan keduanya resmi menanggalkan jabatan tersebut mulai tanggal 24 November 2020. Keduanya langsung dimutasi sebagai anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sampai ada penugasan lebih jauh. "Pencopotan ini berdasarkan hasil audit inspektorat," ujar Chaidir dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (28/11/2020).

Inspektorat dalam melakukan audit tidak hanya memeriksa Bayu dan Andono. Tetapi juga memeriksa Camat Tanah Abang Muhammad Yassin, Lurah Petamburan Setiyanto, Kepala Bidang Pengelola Kebersihan Dinas LH Edy Mulyanto, Kepala Suku Dinas LH Jakpus Marsigit, dan Kepala Seksi Pengendalian Kebersihan Dinas LH Aldi Jansen.

Pemeriksaan oleh inspektorat sendiri berdasarkan instruksi gubernur kepada plt Inspektur Inspektorat DKI Jakarta Syaefulloh Hidayat untuk memeriksa Bayu dan Andono terkait adanya dugaan potensi pelanggaran terhadap arahan Gubernur pada jajaran wilayah.

Arahan gubernur berisi lima langkah yang harus dilakukan untuk mengantisipasi kegiatan yang berpotensi membuat kerumunan. Arahan itu disampaikan secara tertulis kepada jajaran dalam koordinasi wilayah. Semua menyatakan memahami arahan gubernur, namun ditemukan di lapangan arahan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik.

Salah satu dari lima arahan tersebut yakni terkait larangan meminjamkan fasilitas pemprov atau mememfasilitasi kegiatan warga yang sifatnya menimbulkan kerumunan/pengumpulan massa.

Dalam kegiatan kerumunan di Petamburan pada 14 November lalu, jajaran kecamatan, kelurahan, dan Suku Dinas Linkungan Hidup disebut justru meminjamkan fasilitas milik Pemprov DKI Jakarta untuk kegiatan yang bersifat pengumpulan massa.

Editor : Ainun Najib

Halaman : 1 2