Butuh Biaya Besar, Pemerintah Tunda 314 Usulan Pemekaran Wilayah

SLEMAN, iNews.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat ada 249 daerah yang mengusulkan pemekaran wilayah baik di tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota. Sedangkan yang mengusulkan lewat DPR dan DPD lebih banyak dan mencapai 314 usulan.

Pemekaran wilayah dikhawatirkan akan membebani anggaran nasional. “Banyak usulan yang masuk baik untuk provinsi maupun kabupaten kota,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, dalam Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional di The Alana Yogyakarta Hotel, Jalan Palagan Tentara Pelajar, Sleman, Selasa (13/3/2018).

Tjahjo menyebutkan, di Nusa Tenggara Barat (NTB) misalnya, ada usulan untuk membentuk Provinsi Sumbawa. Selain itu, ada usulan Kepulauan Buton, Tapanuli Selatan ataupun Nias. Begitu pula ada usulan mejadikan Barito Utara dan Selatan maupun Lampung hingga Papua.

Menurut Thajo, pemerintah tidak bisa serta merta menyetujui setiap usulan pemekaran wilayah. Meskipun itu mejadi hak konstitusional daerah. Sebab, butuh anggaran yang banyak yang dibutuhkan jika semua usulan pemekaran wilayah ini disetujui. Minimal setiap kabupaten/kota butuh anggaran hingga Rp100 miliar per tahun. “Kalau semuanya disetujui akan membenani angaran Negara,” tandas Tjahjo.

Mendagri mencontohkan, di Gorontalo, ada seorang Kodim yang merangkap tujuh kabupaten. Di NTT, ada kejari yang hanya memiliki jaksa dan sopir tanpa ada staf.

Untuk itulah, kata dia, kebijakan dari Kemendagri pemekaran akan ditunda dulu. Semuanya akan disesuaikan dengan progres perkembangan dari setiap daerah, baik dari sisi pembangunan infrastruktur, ekonomi maupun sosial.

“Jangan sampai niat seorang investor justru tidak terbukti untuk mengembangkan usaha di suatu daerah, karena ada pemekaran wilayah. Penundaan ini juga mempertimbangkan iklim investasi,” ucapnya.

Diakui Tjahjo, pemekaran wilayah menjadi salah satu upaya untuk mempercepat kesejahteraan rakyat. Termasuk pemerataan pembangunan di daerah. Namun saat ini pemerintah tengah fokus untuk mengembangkan program inrastruktur, ekonomi dan sosial.

“Sesuai arahan bapak Presiden sepanjang pemekaran bertujuan untuk mempercepat kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan, oke. Tapi dengan program infrastruktur, ekonomi, dan sosial yang sedang dijalankan Presiden, pemekaran ditunda dulu,” tandasnya.

Banyaknya usulan ini tidak lepas dari kebijakan Presiden Jokowi. Selama periode kepemimpinan Joko widodo, pemekaran yang diajukan tidak ada satu pun yang disetujui. Dimungkinkan penundaan persetujuan sampai dengan 2019 mendatang. Pemerintah juga sudah menyampaikan permasalahan ini ke DPD dan DPR.